Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Papua untuk menjalankan tugas secara profesional sebagaimana yang diamanatkan aturan perundang-undangan.

Pokja PBJ Papua juga diminta menghindari intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, serta menjunjung tinggi independensi diatas tanah ini.

“Tapi yang perlu menjadi perhatian adalah pembinaan dan pemberdayaan pengusaha asli Papua yang mesti diperhatikan. Intinya harus ada pihak yang bertanggungjawabkan melakukan pemberdayaan,” terang Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua, di Jayapura, pada rapat koordinasi dan pembahasan pencegahan korupsi sektor Pengadaan Barang dan Jasa di Sasana Karya kantor Gubernur, Senin (17/7).

Menurut dia, pemberantasan korupsi di bumi cenderawasih mesti terus dioptimalkan melalui berbagai upaya dan strategi. Dimana salah satu hal yang menjadi perhatian pada sektor PBJ, yakni memaksimalkan pencegahan korupsi sedini mungkin.

Oleh karenanya, KPK sebelumnya beberapa waktu lalu telah mengirimkan surat kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, agar memerintahkan kepala instansi, lebih khusus Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa guna melakukan langkah-langkah serius dalam pencegahan korupsi.

“Sehingga saya harap dilakukan pembenahan keuangan oleh instansi terkait. Sementara dengan adanya aplikasi yang telah dilaunching Pemprov Papua beberapa waktu lalu, seperti Sistem Perencanaan dan Penganggaran (e-Papuapumusrenbang, e-Papuapurencan, e-Papuapuanggaran)”.

“kemudian Sistem Perijinan Investasi (e-papuaperizinanonline) dan Sistem Pendapatan Daerah (e-samsat), diharapkan pelaksanaan pembangunan di Papua lebih efektif dan jauh dari praktik KKN,” harapnya.