Pemerintah Provinsi Papua minta dukungan kelistrikan dan telekomunikasi, terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di seluruh kabupaten dan kota.

Kendati maklum dengan situasi dan kondisi geografis Papua yang sulit, pihaknya menilai dukungan itu sangat perlu untuk dilakukan. Sehingga penggunaan teknologi berbasis elektronik yang telah diluncurkan, bakal mampu dijalankan secara efektif.

“Sebab kalau tidak didukung oleh jaringan telekomunikasi yang memadai maka tentu program pemberantasan korupsi tak bakal berjalan maksimal”.

“Demikian halnya untuk infrastruktur listrik, dimana bidang energi ini memegang peran sentral dalam mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi. Sehingga kalau ketersediaan listrik tidak maksimal, maka dengan sendirinya program pemberantasan korupsi juga mengalami kesulitan,” ucapnya.

Sekda mengakui, beberapa daerah di pegunungan dan pesisir masih ada yang belum tersentuh sama sekali oleh linfrastruktur listrik yang dikelola PLN. Sehingga pada umumnya daerah itu menggunakan listrik melalui program swa kelola dengan memanfaatkan potensi alam yang sudah tersedia namun sangat terbatas.

Demikian halnya untuk infrastruktur telekomunikasi yang relatif juga masih sangat terbatas. Sehingga untuk memanfaatkan jaringan telekomunikasi hanya dapat dilakukan di area tertentu dengan ketersediaan jaringan yang sangat terbatas pula

“Atas dasar itulah hari ini kita melakukan rapat yang dilaksanakan oleh KPK RI bersama Pemprov Papua dengan dihadiri semua komponen yang memiliki kompetensi dibidang itu”.

“Sehingga kehadiran pihak PLN dan Telkom dalam kegiatan ini, diharapkan memberi solusi terbaik, terutama dalam menjamin ketersediaan listrik dan juga telekomunikasi memadai. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik,” tuntasnya.