Pemerintah Provinsi Papua mengimbau bupati dan walikota untuk tak melakukan mark up jumlah penduduk, yang justru berpotensi menghambat informasi pembangunan kepada pemerintah pusat.

“Sebab Papua ini butuh data yang riil (nyata,red) dari daerah. Dengan demikian program kegiatan yang turun baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan fasilitas infrastruktur pun sesuai dengan kebutuhan dan nyata di lapangan,” terang Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Selasa (15/8) kemarin.

Lukas menyatakan bakal tak mentoleransi sikap pemerintah kabupaten yang memanipulasi data penduduk. Karena itu, dia meminta kepala daerah di seluruh Papua untuk memastikan jumlah penduduk di wilayahnya, sehingga program kerja yang turun memberi efek yang maksimal untuk kemajuan diatas tanah ini.

Sebelumyna, Sekda Papua Hery Dosinaen menduga ada faktor kepentingan politik terkait kenaikan jumlah penduduk di kabupaten/kota.

Ia menduga ada upaya untuk mengejar pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU), yang dalam pengalokasiannya disesuaikan dengan banyaknya jumlah penduduk satu wilayah.

“Karena ada pengalaman Kabupaten/Kota telah menaikan jumlah penduduk hanya karena kepentingan politik lokal, Pemilukada, Pileg dan juga salah satu indikator penting adalah jumlah penduduk untuk bagaimana mendapatkan dana alokasi umum”.

“Artinya apa disini, semakin besar jumlah penduduk semakin besar pula DAU yang diturunkan ke Kabupaten/Kota. Inilah yang membuat terjadi lonjakan jumlah penduduk sangat signifikan dan tidak dibarengi dengan kondisi-kondisi objektif yang ada,” katanya kepada pers di Jayapura, belum lama ini.

Ia berujar, mestinya pemerintah pusat tak gampang membuat dan menyetujui indikator peningkatan alokasi jumlah penduduk. Sebab dengan begitu, maka kondisi pembangunan tidak akan berjalan tepat sasaran sebab data kependudukan yang tak valid.

“Jumlah penduduk kita di pegunungan terisolasi karena kondisi geografi Papua yang begitu berat, apalagi dengan kemahalan harga barangnya. Makanya kita harap ada regulasi yang jelas mengenai data kependudukan”.

“Ini artinya apa, jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam pemerintahan ditingkat bawah terhadap regulasi sektoral (data kependudukan) sehingga mengakibatkan validasi datanya tak jelas. Tertama mengenai jumlah orang asli Papua, dimana sangat disayangkan UU Otsus yang sudah bergulir belasan tahun namun belum dimiliki data kependudukan mengenai jumlah orang asli Papua,” terang dia.