Pemerintah Kabupaten Mappi dan Boven Digoel di imbau untuk segera membentuk Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD), sebagai amanat UU 24 2007 tentang penanggulangan bencana.

Hal itu disampaikan Kepala BPBD Provinsi Papua Welliam Robert Manderi di Jayapura, Selasa (5/9) kemarin.

Menurut Welliam, pihaknya sudah mendorong Sekda Provinsi Papua untuk segera menyurati dua kabupaten itu. “Sebenarnya ada tiga kabupaten yang belum membentuk. Namun Nduga dalam waktu dekat sudah menyampaikan pejabatnya akan segera dilantik”.

“Karena itu, kita harap dua kabupaten ini memiliki komitmen yang kuat supaya bisa membentuk. Sebab kita tidak pernah tahu kapan bencana akan terjadi,” terang dia.

Masih dikatakan Welliam, pihak BPBD Papua sebenarnya sudah beebrapa kali memberikan penguatan kelembagaan kepada dua kabupaten itu, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda dibentuk.

Padahal pembentukan lembaga penanggulangan bencana itu, merupakan amanat UU dan bukan perintah Gubernur maupun pemerintah provinsi.

“Keberadaan dari BPBD supaya siap siaga jika terjadi bencana. Makanya harus ada segera disiapkan wadahnya sebelum dan sesudah terjadi bencana. Bagaimana mau menanggulangi jika lembaganya pun belum dibentuk,” keluhnya.

Ia menambahkan, BPBD Papua dalam melaksanakan penanggulangan bencana terkadang mengalami kekurangan sarana pendukung saat melakkan tanggap darurat. Diantaranya, kekurangan mobil ambulance, mobil toilet, water treatment serta togar light.

“Sehingga dapat dibayangkan jika suatu daerah yang terkena bencana tak memiliki lembaga yang menanganani penanggulangan bencana. Hal inilah yang kita harap bisa menjadi perhatian pihak pemerintah kabupaten untuk bisa melaksanakan perintah UU itu,” pungkasnya