Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Djuli Membaya mendukung penuh upaya aparat penegak hukum, dalam mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret sejumlah stafnya.

Pihaknya pun siap membantu aparat penegak hukum, agar upaya pemberantasan korupsi di Papua bisa berjalan tuntas dan segera terungkap.

“Kalau ada staf saya terkait kasus dugaan korupsi proyek fiktif pembangunan ruas jalan Kemiri- Depapre, itu biarlah hukum menuntaskan. Karena untuk membangun infrastruktur di Papua ini kita harus patuh pada hukum”.

“Jadi, bilamana ada staf saya terindikasi terkait dengan korupsi ataupun diduga memiliki rekening gendut, saya pikir biarlah penegak hukum mencari dan memberikan hukum yang sepadan,” kata Djuli di Jayapura, Selasa (12/9) .

Ditanya apakah dirinya mengetahui dugaan kepemilikan rekening gendut yang dialamatkan kepada stafnya, dirinya mengaku tak mengetahui sebab baru menjabat hampit setahun di instansi tersebut.

“Tentang logika staf saya diduga punya rekening gendut, saya pikir itu urusan pribadi beliau dan tidak terkait dengan dinas. Tentang sumber dananya darimana yang bersangkutan mendapatkan, itu juga urusan pribadi beliau”.

“Yang pasti kita sangat mendukung apa yang menjadi tugas pihak kepolisian, dimana yang bersalah harus dihukum,” terangnya.

Sementara ini, ET staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua kini non job karena diduga tersangkut kasus dugaan proyek fiktif ruas jalan Kemiri – Depapre. Sebelumnya, ET menjabat sebagai Kepala Seksi Bina Marga, sekaligus PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) di instansi itu.

Sehari sebelumnya, Anggota DPR Papua, Boy Markus Dawir menyebut dari hasil pemeriksaan dan pengembangan kasus ruas jalan Kemiri – Deprapre, terungkap seorang oknum staf Dinas PU Papua diduga memiliki rekening gendut senilai Rp130 miliar.

Boy menduga pemilik rekening gendut itu, berinisial ET, yang membuka rekening di beberapa bank baik didalam maupun luar negeri. Yang bersangkutan pun diketahui sudah menjadi PPTK sejak 2009 lalu.