Sekertaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengharapkan tak ada lagi kepala kampung di Bumi Cenderawasih yang berurusan dengan aparat penegak hukum, karena lalai atau salah mengelola dana desa.

Hal ini disampaikan Sekda Hery, disela-sela pembekalan bagi Babinsa (bintara pembina desa) dan Bhabinkamtibmas (bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat) dalam mengawal dana desa, Rabu (13/9), di Jayapura.

“Kita harap keberadaan Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam pengawalan dana desa pada akhirnya meminimalisir hal-hal yang tak diinginkan bersama. Tentunya diharapkan tak ada lagi kepala kampung berhubungan dengan persoalan hukum,” harap dia.

Sekda menyadari, pemahaman dan kemampuan aparat kampung sangat minim. Meski begitu, dirinya yakin lewat pembekalan kepada Bhabinkamtibmas maupun Babinsa, kedepan dapat terbangun satu sinergitas bersama semua stake holder terkait.

Baik dari TNI maupun Polri serta aparat kampung, untuk dapat berkolaborasi menentukan arah pengelolaan dana desa, menuju pada arah pengelolaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban yang lebih baik.

“Sehingga pada kesempatan ini, kita juga berharap ada petunjuk secara teknis yang diberikan oleh narasumber kepada Babinkhamtibmas dan Babinsa, sesuai tupoksinya masing-masing, agar apa yang dikerjakan nanti tidak tumpang tindih dengan tenaga pendamping yang direkrut oleh pemerintah provinsi,” imbaunya.

Pada kesempatan itu, Hery mengimbau para kepala kampung agar banyak berkoordinasi dengan pihak terkait supaya dalam mengelola dana desa, tak salah menjalankan.

“Sebab salah menjalankan akan berkonsekuensi dengan proses hukum. Untuk itu, kita harap Kepala Kampung bisa mengelola dana desa sesuai dengan aturan UU yang berlaku. Sehingga semangat nawacita Presiden untuk mensejahterakan masyarakat hingga ke kampung-kampung, dapat benar-benar terwujud,” tuntasnya.