Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Tarwinto mengaku hingga saat ini belum ada putusan dari KPU RI, berkenaan dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI tentang pembatalan cabup petahana Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw.

Tarwinto mengatakan sangat paham dengan keinginan warga Kabupaten Jayapura, yang ingin agar proses Pilkada di wilayahnya menjadi terang-benderang. Masyarakat diminta bersabar, sebab KPU RI mesti melakukan kajian secara komperehensif berdasarkan aturan UU, sehingga keputusan yang diambil tidak menyalahi perundang-undangan.

“Tentu harus dikaji secara matang terkait rekomendasi Bawaslu RI ini. Makanya sekali lagi kita imbau semua pihak bersabar menunggu,” terang dia.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dalam formulir model A.12, tertanggal 20 September 2017 yang ditandatangani Koordinator Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo, meminta KPU RI untuk membatalkan petahan Kabupaten Jayapura karena terbukti menyalahi UU.

Surat tersebut berdasarkan laporan Godlief Ohhe dengan nomor 24/LP/PGBW/IX/2017, yang menuding cabup Mathius Awoitauw melanggar pasal 71 ayat (2) UU 10 2016, yakni dengan tindakannya mengganti sejumlah pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura.

Sejumlah pejabat yang diganti, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Direktur RSUD Yowari.

Sementara dalam Pasal 71 ayat (2) UU 10 2016, jelas melarang calon petahana melakukan pemberhentian atau pergantian pejabat minimal selama enam bulan sebelum penetapan sebagai calon kepala daerah terpilih.

Wakil Ketua Anggota DPR RI Komisi II Ariza Patria seperti dilansir dari sayangi.com, mengingatkan KPU untuk segera mengeksekusi rekomendasi Bawaslu terkait pembatalan Mathius Awoitauw sebagai Calon Bupati Jayapura.

Ia bahkan mendesak KPU agar melakukan pembatalan calon bupati petahana selambat-lambatnya tujuh hari. Sebab sudah sesuai dengan aturan dalam pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU 10 tahun 2016.

Sementara pihak Bawaslu Papua sampai berita diturunkan lagi-lagi belum dapat dikonfirmasi. Komisioner Bawaslu Papua Anugrah Patah yang dihubungi hari ini belum merespon.