Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi
Papua mengimbau agar penggunaan maupun pemanfaatan dana desa, dapat mengakomodir
kegiatan gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kampung Papua Donatus Motte, hal itu bukan tanpa alasan. Sebab PKK mempunyai
kegiatan yang rutin hingga sampai ke kampung-kampung.
“Oleh karena itu, pemerintahan kampung
diharapakan menyisikan anggaran dari dana desa maupun dana prospek untuk
kegiatan PKK”.
“Makanya, kami minta kepala kampung bisa
akomodir kegiatan-kegiatan PKK,” terang Donatus Mote kepada wartawan di
sela-sela Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Papua 2017, di Jayapura, Selasa
(26/9) kemarin.
Dia menambahkan, pemanfaatan anggaran kampung
untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK, sudah semestinya
dimasukan dalam perencanaan pendapatan dan belanja kampung
Sebab empat program yang dibiayai oleh dana
desa, yakni kelembagaan masyarakat, dimana PKK juga termasuk dalam program itu.
“Sehingga mereka harus mendapat olokasi dana desa. Makanya, ini perlu dipahami
semua Kepala Kampung”.
Sementara Tim Penggerak PKK Provinsi Papua
menggelar saat Jambore Kader yang diikuti 29 Kabupaten/Kota se Papua, menyambut
positif usulan itu.
Sebab menurut dia, PKK merupakan mitra kerja
pemerintah yang berfungsi sebagai penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat.
Dilain pihak, PKK juga melaksanakan fungsi sebagai fasilisator, perencana,
pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing.
“Oleh karena itu, Jambore kader PKK ini sangat
penting untuk terus dilaksanakan karena sebagai wadah pertemuan para kader.
Juga ajang saling berbagai pengalaman dan pengetahuan,” kata dia.
Ia berharap melalui kegiatan Jambore kader PKK
ini, dapat menemukan kader-kader terbaik
dan berprestasi untuk dapat melakukan gerakan PKK di berbagai tingkatan wilayah
kerja masing-masing. Supaya dapat mewakili Papua dalam mengikuti Jambore
Tingkat Nasional yang akan datang.
“Termasuk membantu pemerintah mewujudkan pembangunan
di kampung-kampung,” tutupnya.