Pasca ditandatanganinya Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Pilgub 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua langsung mengagendakan pembentukan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), pada 12 Oktober 2017 mendatang.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU Papua Izak Hikoyabi di Jayapura, Jumat (6/10) kemarin.

“Yang pasti saat ini kita segera masuk ke tahapan Pilgub yang pertama di depan mata, yakni membentuk perangkat pemungutan suara. Dimana sesuai jadwal dibentuk 12 Oktober mendatang,” kata dia.

Selain pembentukan PPD dan PPS, lanjut dia, KPU Papua saat ini tengah berada pada tahapan pencalonan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur perseorangan. Dimana pentahapannya sementara berjalan dalam bulan ini.

“Namun sampai saat ini belum ada pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur perseorangan yang mengajukan atau memasukan dokumen dukungan”.

“Memang waktunya masih berlangsung, sehingga diharapkan bagi yang nantinya akan mendaftar agar dapat menyerahkan dokumen secara tepat waktu,” imbaunya.

Pada kesempatan itu, Izak berharap dengan ditandatanganinya NPHD itu, proses Pilgub Papua Pilkada yang sudah ada di depan mata ini, dapat berjalan lebih baik, aman dan damai serta berada pad akoridor hukum maupun aturan perundang-undangan.

Pihaknya berharap dapat tercipta suasana aman dan damai dalam pelaksanaan Pilgub 2018 mendatang.

“Untuk itu, kita imbau kepada simpatisan maupun pendukung untuk bisa menciptakan suasana yang aman dan damai jelang maupun saat Pilgub berlangsung. Kedepankan asas demokrasi yang bermartabat saat Pilkada”.

“Junjung tinggi kedamaian dan jadikan perbedaan pilihan sebagai hal yang positif dalam berdemokrasi. Bukan sebagai hal yang memicu konflik hingga mengganggu stabilitas. Supaya pembangunan diatas tanah ini bisa terlaksana sebagaimana mestinya,” imbaunya.