Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua berencana menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumber, untuk mencegah serta memberantas penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara, didalam proses penyelenggaraan Pilgub maupun Pilbup 2018 mendatang.

Hal ini disampaikan Komisioer KPU Papua Bidang Hukum dan Pengawasan, Tarwinto kepada media massa di Jayapura, Sabtu akhir pekan kemarin.

Bila tak ada halangan, lanjut dia, sosialisasi pencegahan korupsi di jajarannya, bakal digelar dalam bulan ini. Hanya saja, pihak KPU saat ini tengah disibukan dengan verifikasi partai politik peserta Pilkada yang batas waktunya berakhir di 16 Oktober mendatang.

“Yang pasti kegiatan sosialisasi ini kami anggap penting untuk dilakukan, sehingga diharapkan jajaran KPU akan terhindari dari perbuatan korupsi saat pelaksanaan Pilkada,” terangnya.

Menurut dia, bila tak ada halangan dalam pekan ini KPU Papua akan melantik Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sebelum turun ke lapangan melaksanakan tugasnya, mereka akan lebih dahulu diberikan penguatan baik secara kelembagaan maupun perorangan.

Sejumlah penguatan yang dilakukan, diantaranya dengan mengundang KPK mensosialisasikan bagaimana mencegah dan menjauhi penyelewengan keuangan negara. “Dengan begitu, kita harap nantinya tak ada PPD maupun PPS yang berurusan dengan hukum saat penyelenggaraan Pilkada”.

“Begitu juga kepada jajaran KPU di daerah. Tentunya akan kita undang supaya semuanya bisa terhindar dari perbuatan tercela itu,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Tarwinto mengatakan akan bekerja sama dengan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua untuk mengundang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten dan kota yang baru dibentuk untuk mengikuti kegiatan sosialisasi oleh pihak KPK.

Dengan begitu, baik aparatur penyelenggara maupun pengawas Pemilu, bisa sama-sama memiliki pengutan dalam hal pencegahan korupsi di masing-masing wilayah tugasnya.

“Tentunya tak menutup kemungkinan kepada pihak kepolisian dan juga nanti Partai Politik maupun tim sukses pasangan calon. Supaya nantinya semua yang terlibat dalam Pilkada, bisa menjauhi budaya korupsi, kolusi dan nepotisme,” harapnya.