Pemerintah Pusat diminta mempercepat penerbitan Surat Keputusan (SK) pelantikan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), sebab tahapan Pilkada Gubernur (Pilgub) 2018 tinggal menghitung hari.

“Anggota MRP harus secepatnya dilantik. Sebab kalau masih ditunda, dikuatirkan bisa mengganggu proses Pilgub yang tahapannya sudah berjalan,” terang Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Senin (16/10) kemarin.

Dikatakan, keberadaan Anggota MRP dipandang penting, sebab lembaga kultural rakyat tersebut akan menentukan keaslian bakal calon gubernur dan wakil gubernur, yang dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus), mewajibkan diikuti orang asli Papua.

Sebelumnya, Sekda Papua Hery Dosinaen menilai perlu mempercepat proses pelantikan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP). Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi akan mengundang Departemen Dalam Negeri (Depdagri) ke Bumi Cenderawasih melakukan pembahasan lebih lanjut.

Meski demikian, lanjut dia, satu hal yang pasti bahwa pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) jilid III, saat ini masih dalam verifikasi data di Kementerian Dalam Negeri.

"Tentunya kita mendorong supaya lebih cepat dilantik. Tetapi sekali lagi ada tahapan-tahapan yang mesti dilewati. Tentunya kita harap tahapan itu bisa segera rampung sehingga Anggota MRP ini bisa segera dilantik," kata dia.

Sekda menambahkan, pelantikan Anggota MRP tak boleh berlarut-larut sebab, lembaga ini akan ikut menseleksi para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang tahapannya mulai bergulir pada tahun ini.

“Makanya, kita akan dorong sesegera mungkin dilantik karena ketiadaan MRP dikhawatirkan bisa menghambat pelaksanaan Pilkada Gubernur di Papua,” ucapnya