Untuk menciptakan persepsi yang sama dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, agar berjalan tertib rapi, lancar dan teratur sesuai ketentuan nasional maupun internasional, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Protokol se-Papua.

Kegiatan yang rencanaya dibuka oleh Gubernur Papua Lukas Enembe ini, Senin pagi ini, akan dihelat di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Hal demikian dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua Israil Ilolu, di Jayapura, akhir pekan kemarin.

Dikatakan, melalui kegiatan Rakorda yang diikuti para kepala bagian dan sub bagian protokol kabupaten dan kota ini, diharapkan kedepan dapat tersedia penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya manusia dibidang hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Sehingga dapat diselaraskannya cara kerja maupun aturan dalam bidang keprotokolan, supaya kegiatan pimpinan dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik.

Sementara sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Rakorda ini, lanjut Israil, terwujudnya koordinasi maupun sinkronisasi program antara provinsi, kabupaten dan kota dalam melakukan tata cara protokol yang baik.

Dilain pihak, untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur negara di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Kita juga harap sasaran lain seperti mekanisme, tata upacara, penghormatan maupun tata tempat yang selaras sesuai dengan perkembangan keprotokolan saat ini, bisa benar-benar terwujud”.

“Kemudian yang utama bisa terjalin hubungan yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota, sehingga kedudukan peran provinsi dalam melakukan fungsi pembinaan maupun pengawasan terhadap tata cara protokol di kabupaten dan kota akan bisa berjalan sebagaimana mestinya,” harap dia.

Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan itu, tambah Israil, lahirnya sebuah rekomendasi terhadap alternatif dan solusi dalam penyelesaian pelayanan protokol di daerah. Selain itu, meningkatan keseimbangan, keserasian maupun keselarasan dalam pelayanan protokol di masa mendatang.

“Kemudian diharapkan pula terwujudnya UU 9 2010 yang merata, guna mewujudkan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera,” pungkasnya.