Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Papua menuntut Gubernur Lukas Enembe untuk mencabut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 senilai Rp 2.895.650.

Meski nilai UMP 2018 naik 8,71 persen, penetapannya dinilai tak sesuai dengan mekanisme maupun prosedur yang berlakku.

“Makanya kami datang berunjuk rasa di Kantor Gubernur sekaligus menuntut pemerintah provinsi untuk menyelesaikan permasalahan UMP 2018 ini. Kita minta dicabut sebab penetapannya sepihak (tak libatkan dewan pengupahan),” tutur dia di Jayapura, Kamis (9/11), disela-sela orasi dalam aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Nurhaidah berharap Gubernur arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan penetapan UMP di bumi cenderawasih. Dengan demikian, penetapan UMP selain dicabut wajib untuk direvisi karena sejak ditetapkan beberapa pekan kemarin, sudah menyalahi prosedur.

“Sebab kami para buruh dan SPSI dari tahun ke tahun sudah menyampaikan aspirasi kami. Sayangnya, setiap menyampaikan usulan belum secara maksimal diakomodir pemerintah. Karenanya, kita berharap ada keadilan dari kepala daerah di provinsi ini,” harapnya.

Sekedar diketahui, puluhan buruh pekerja pada Kamis kemarin, melakukan aksi unjuk rasa damai di Halaman Kantor Gubernur. Aksi damai yang diprakarsai SPSI Papua itu menuntut bertemu langsung dengan Gubernur Papua, untuk menyampaikan aspirasinya.

Para pendemo tersebut akhirnya diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Papua Yan Piet Rawar. Kepala Dinas mengaku siap meneruskan aspirasi dalam bentuk spanduk kepada Gubernur Papua selaku kepala pemerintahan di negeri ini.

“Aspirasi ini saya terima dan akan langsung disampaikan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe,” serunya.

Meski telah memberikan aspirasi kepada Kepala Dinas Yan Piet Rawar, para pendemo masih bertahan untuk menemui Gubernur Papua. Mereka berkeinginan untuk menyampaikan aspirasi langsung ke tangan kepala daerah.

Sayangnya sampai sore hari, niat mereka untuk bertemu Gubernur Papua tak kunjung kesampaian. Pendemo pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib.