Gubernur Papua Lukas Enembe menginstruksikan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, untuk mencermati program Papua rendah karbon yang diharapkan menjadi aset jangka panjang.

Program ini diyakini mendatangkan keuntungan finansial (pendanaan), diantaranya melalui perlindungan hutan, termasuk didalamnya proteksi terhadap lahan gambut.

“Program ini tentu sangat menguntungkan dari sudut finansial, namun juga menimbulkan tantangan baru dimana kita harus konsisten menjaga keberlangsungan hutan kita”.

“Karena selain butuh perhatian, program Papua rendah karbon juga menuntut pemecahan yang serius. Baik melalui pendekatan pelestarian alam serta lingkungan hidup yang berkelanjutan,” terang Gubernur Lukas dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Elia Loupatty, pada rapat koordinasi penyelenggaraan penataan ruang provinsi dan kabupaten/kota, Rabu (29/11), di Jayapura.

Dia katakan, sebelumnya sesuai dengan komitmen Presiden Jokowi untuk menurunkan emisi karbon sebesar 41 persen hingga 2020, Pemerintah Provinsi Papua justeru telah mengalokasikan kawasan hutan lindung seluas 60 persen dari luas wilayah total, kedalam Perdasi 23 tentang RTRW Papua 2013-2033.

Untuk maksud tersebut juga, pemerintah provinsi telah mengakomodir luasan lahan gambut ± 8 juta hektar kedalam 60 persen kawasan lindung. Hal tersebut menjadikannya sebagai kawasan strategis provinsi melalui pengembangan wilayah rendah karbon.

Sementara menyinggung mengenai pendekatan terhadap pemecahan masalah yang timbul, khususnya menyangkut keruangan, dapat dilakukan dengan mengacu pada aturan main melalui UU 26 2007 tentang penataan ruang.

Dimana disebutkan tujuan penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan pada wawasan nusantara serta ketahanan nasional.

“Untuk itu, saya menyambut baik dilaksanakannya rapat koordinasi penataan ruang ini, yang dalam rangka meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi untuk tugas penataan ruang”.

“Sehingga diharapkan kedepan dapat diimplementasikan penataan ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan tetap menjaga kualitas hidup serta menjamin penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan,” harapnya.