Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengingatkan PT. Freeport Indonesia untuk segera menyelesaikan tunggakan pajak air permukaan kepada pemerintah provinsi, yang mencapai Rp 5,6 triliun (periode 2011-2017), paling lambat akhir bulan ini.

Mantan Bupati Mimika menilai, putusan tertinggi sudah turun sehingga tak ada alasan bagi PT. Freeport Indonesia untuk menunda-nunda pembayaran.

“Suruh (Freeport) dia setor (tunggakan pajaknya). Saya bilang ini yang terakhir, sebab kalau tidak setor maka kita minta ditutup saja,” tegas Klemen Tinal.

Ia berharap Freeport sebagai perusahan yang melaksanakan aktivitas pertambangan di Papua, bersikap profesional, patuh pada aturan perundang-undangan serta taat dengan hukum yang berlaku diatas negeri ini.

Apalagi sepengetahuannya, para petinggi Freeport yang berasal dari luar negeri sangat taat pada aturan. Sehingga pihaknya merasa heran dan mengkritisi sikap para petinggi Freeport yang merupakan orang asli Indonesia, namun belum ada niat mendorong pembayaran tunggakan pajak.

“Jangan hanya ambilnya enaknya, tapi bayar tidak mau. Jangan juga kamu orang Indonesia dikasih jabatan di Freeport bikin diri seperti Bule, itu yang tidak bagus. Orang bule saja mengikuti aturan Indonesia.”

“Tapi sebenarnya Freeport itu baik, namun orang yang kerja di Freeport, mesti yang otaknya beres. Sebab kalau tidak, kita pemerintah akan merekomendasikan supaya mereka diganti saja,” terang dia.

Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah Papua menuntut PT. Freeport Indonesia untuk segera melunasi utang pajak air permukaan sebagaimana putusan pengadilan pajak Jakarta.

“Dari perhitungan kami, pajak air permukaan yang harus dibayar Freeport sejak 2011-2016 mencapai Rp 5 triliun lebih. Karena itu, kita menuntut mereka segera melaksanakan kewajiban mereka,” kata  Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua Gerson Jitmau.

Menurut dia, putusan pengadilan pajak Jakarta bersifat final dan mengikat. Dengan demikian perusahaan tambang emas raksasa asal Amerika Serikat ini sudah tak bisa lagi menempuh jalur hukum lain.

“Sesuai putusan pengadilan bulan Januari 2017 Freeport sudah harus membayar. Putusan pengadilan ini sudah final dan tidak ada banding atau jalur hukum lain,” katanya.

Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua baru-baru ini telah menerbitkan surat tagihan kepada PT. Freeport Indonesia.