Majelis Rakyat Papua (MRP) menilai ada ketakutan berlebihan dari pemerintah pusat, hingga mewacanakan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur bukan dari karir Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan dari militer (TNI/Polri).

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib mengatakan ha litu tak semestinya dilakukan mengingat alat negara, seperti TNI/Polri yang melakukan pengamanan terbuka dan tertutup, sangat banyak ditempatkan di Papua.

Dia memprediksi jumlah pengamanan tersebut bahkan lebih banyak dari jumlah penduduk asli Papua. “Kecuali, bila ada larangan dari masyarakat untuk menggelar pilkada. Atau ada pula ajakan untuk golput. Nah mungkin yang seperti itu bisa menempatkan TNI/Polri,” ucap dia di Jayapura, Rabu (31/1).

Meski merasa ada keanehan dan kelucuan dengan wacana pemerintah pusat itu, namun dirinya tetap menerima bila nantinya Mendagri kukuh menunjuk Plt dari militer. Sebab hal itu, menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat (Mendagri) untuk menentukan (Pelaksana Tugas).

“Yang pasti kami terima, karena kewenangan pemerintah pusat. Tapi sebenarnya tidak usah berlebihan (seperti itu), yang biasa-biasa saja,” sebutnya.

Dia menambahkan, selama ini pelaksanaan Pilkada di Papua ada terjadi sejumlah konflik, namun pada akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, kerawanan yang digambarkan terjadi di Papua, selama ini mampu diatasi oleh pemerintah dan pihak keamanan setempat.

“Pun demikian, jika rencana penunjukan dari militer ini benar-benar terjadi, maka hal ini dipandang menjadi sebuah kemunduran dalam sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo,” ujar dia.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo ingin menempatkan jenderal dari Polri atau TNI sebab menilai Papua memiliki potensi kerawanan dalam Pilkada tahun ini.

Namun, rencana penempatan jenderal dari Polri-TNI sebagai Plt Gubernur tidak hanya di Papua saja. Bahkan direncanakan di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Dua daerah ini juga dianggap memiliki potensi kerawanan selama Pilkada 2018. Namun tak menutup kemungkinan, ada beberapa wilayah lain yang bakal diisi oleh jenderal Polri-TNI mengingat pemetaan daerah rawan ini bersifat dinamis.