Pemerintah Pusat didorong pusat menerbitkan payung hukum setingkat Keputusan Presiden (Keppres), terhadap lembaga Dewan Kerajinan Nasional  Daerah (Dekranasda) guna mendapatkan pembiayaan dari APBD dalam penyelenggaraan progam kegiatan.

Hal demikian disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, kemarin.

Menurutnya, program kerja Dekranasda sangat penting mendapat dukungan pemerintah daerah, karena memiliki visi dan misi untuk mewujudkan masyarakat pengrajin yang sejahtera dengan hasil produk berdaya saing di pasar lokal maupun global.

Apalagi Dekranasda merupakan jabatan yang diemban oleh seorang istri gubernur, bupati dan walikota. Sehingga tentu memerlukan dukungan pemerintah daerah setempat, sebab program kerjanya bersinergi dengan pemda.

“Makanya, kalau sebelumnya TP PKK sudah ada Kepres, Dekranasda juga perlu didorong memiliki  payung hukum minimal setingkat Keppres atau Surat Edaran.

“Sehingga ada referensi bagi gubernur, bupati atau walikoa untuk menyediakan pembiayaan sama halnya seperti dengan lembaga PKK,” ucapnya.

Plt. Ketua Umum Dekranasda Provinsi Papua, Ida Soedarmo, menyambut baik hal tersebut. Kendati demikian, pihaknya menyadari  lembaga tersebut belum secara optimal melakukan pembinaan  dan  pengembangan seni kerajinan di Tanah Papua.  

“Hal ini karena lembaga ini mungkin belum sepenuhnya memahami keberadaannya sesuai fungsi  Dekranas, yakni sebagai seni pembinaan warisan budaya bangsa, peningkatan kapasitas anggotanya, serta peningkatan kontribusi kerajinan dalam pembangunan.”

“Tetapi juga merupakan sebuah penyampaian aspirasi bagi setiap anggota dan sebagai sarana komunikasi timbal-balik antar anggota dengan pemerintah maupun semua pihak dalam mengangkat potensi dari para pemangku kepentingan bagi pengembangan peran seni kerajinan,” ucapnya. 

Sementara baru-baru ini, lanjut dia, pihaknya telah melantik empat Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota.

Masing-masing Ketua Dekranasda Kabupaten Mappi Agustina Rosalina Imbanop, Ketua Dekranasda Kota Jayapura Kristhina L. Mano, Ketua Dekranasda Kabupaten Merauke Rinny Dewarusi Nebore Gebze dan Ketua Dekranasda Kabupaten Mamberamo Raya Yustince Hamadi.

Dia berharap para pihak yang dilantik mampu mewujudkan visi dan misi dari keberadaan lembaga tersebut.