Pemerintah Provinsi Papua menyebut ada banyak kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Meski tetap membentuk 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai turunan dari PP 18, berbagai kendala mulai mengemuka bahkan diebut mulai menghambat pelaksanaan pembangunan di sejumlah SKPD.

Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri mengungkap hal itu dalam Rapat Kerja Arah Kebijakan Umum Penataan Perangkat Daerah, di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (9/8) pagi.

Berbagai kendala itu disebutkan Elysa, diantaranya mengenai beberapa urusan pelimpahan kewenangan dari kabupaten dan kota, mengenai urusan kehutanan, pendidikan.

Disamping itu, ada pula urusan organsasi perangkat daerah biro perbatasan dan kerja sama luar negeri yang sampai dengan saat ini belum dirubah nomenklaturnya sesuai Peraturan Presiden yang telah terbit.

“Seba Papua ini jujur saja sedang dalam masa transisi kepemimpinan. Dimana kita baru-baru ini melakukan Pilkada Gubernur,” terang dia.

Hal lain yang menjadi sorotan dia, mengenai nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sampai saat ini belum diberikan penjelasan cukup tentang fungsi maupun tugas dari instansi itu sendiri.

“Belum lagi ada soal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan, statusnya berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Makanya, dengan kehadiran narasumber dari kementerian terkait, saya harapkan bisa menjelaskan dan memberi masukan untuk kemudian dicarikan solusi, sehingga ada penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi masing-masing SKPD di Papua.”

“Tetapi juga saya mengharapkan ada tanggapan dari SKPD di lingkungan pemerintah provinsi pada rapat kerja kali ini. Sebab kegiatan ini merupakan evaluasi daripada pembentukan SKPD yang sudah dilakukan. Sehingga sekali lagi saya harapkan ada masukan dari SKPD yang sudah dibentuk untuk kemajuan pelaksanakan pembangunan dan pelayanan dari SKPD kepada masyarakat di masa mendatang,” harapnya.

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi Papua Daniel Pahabol berharap melalui rapat kerja kali ini dapat dievaluasi seluruh pelaksanaan organisasi yang sudah dibentuk pada masing-masing SKPD.

Sehingga setiap SKPD nantinya dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan pembangunan, menjalankan tugas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.