Seluruh kepala daerah di Papua, baik Gubernur dan para bupati/walikota telah bersepakat menolak perekrutan IPDN dan CPNS online 2018 serta mendorong pengangkatan Honorer Kategori dua (K2).

Kesepakatan ini rencananya akan disampaikan  Gubernur Papua Lukas Enembe bersama bupati dan walikota ke Jakarta kepada Presiden Jokowi. Dengan harapan, aspirasi itu bisa segera dijawab oleh kepala negara.

“Makanya saya minta setiap kepala daerah dan BKD untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah dan masyarakat Papua bisa segera dijawab oleh Presiden”.

“Yang pasti semua sudah bersepakat dan satu suara untuk hal ini. Karena permasalahan yang dihadapi terkait CPNS sama di setiap daerah di Papua," ujar Enembe di hadapan bupati/walikota dan kepala BKD kabupaten/kota, di Jayapura, Selasa (25/9).

Menurut Lukas, paling lambat Senin atau Selasa pekan, dirinya akan memimpin rombongan ke Jakarta bersama para bupati dan walikota untuk bertemu presiden.

“Untuk isi surat pernyataan sementara yang sudah tertuang dan ditandatangani oleh gubernur, ketua MRP, ketua DPRD dan 29 kepala daerah. Hanya nanti akan dimatangkan kembali lagi sebelum diserahkan secara resmi ke presiden,” ucap dia.

Sementara, Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom, meminta seluruh kepala daerah untuk komitmen soal penerimaan CPNS 2018 di Papua, mengingat kebijakan pusat untuk Papua tidak sepenuhnya berpihak kepada orang asli Papua.

“Saya minta kepala daerah yang tidak hadir hari ini bisa diberitahukan lewat radiogram resmi. Supayaapa yang sudah disepakati bisa diterima dan dijawab oleh Presiden Jokowi,” harap dia.