Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di lingkungan pemerintah provinsi, agar dalam melaksanakan pembangunan infrastruktuan.r, didasarkan pada prinsip berkelanjut.

Hal demikian bertujuan agar dampak negatif pembangunan infrastruktur bagi lingkungan maupun kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, dapat dikendalikan seminimal mungkin.

“Sebab alam dan lingkungan hidup Papua mesti dijaga, karena sebagai sumber kehidupan masyarakat Papua saat ini serta di masa yang akan datang,” terang Lukas dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, pada Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur, di Jayapura, Selasa (25/9).

Dikatakan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah semestinya memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat. Dilain pihak, mampu memfasilitasi kegiatan sosial dan ekonomi untuk mencapai visi pembangunan daerah.

Sebab, Otonomi Khusus (Otsus) yang diberlakukan di Provinsi Papua setidaknya wajib memenuhi prinsip perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan.

“Makanya untuk menjawab tuntutan pembangunan dibidang infrastruktur, pelaksanaan rapat koordinasi kali ini diharapkan bisa mengkonsolidasi dan mengidentifikasi capaian pembangunan infrastruktur. Sehingga diteukan solusi praktis yang dapat ditindaklanjuti di daerah.”

“Dilain pihak, ada inovasi baru yang dihasilkan sehingga memberikan warna baru melalui sudut pandang baru dalam merencanakan infrastruktur yang mendukung pembangunan manusia Papua. Tetapi tak ketinggalan dengan tetap memperhatikan prinsip pembanguann berkelanjutan,” harapnya.

Ditambahkan, periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua 2013 – 2018 telah berakhir dan akan dilanjutkan dengan RPJMD 2018-2023.

Dengan demikian tantangan pembangunan Papua di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup saat ini meliputi, upaya untuk memastikan tercapainya target pembangunan lima tahun pada masa periode RPJMD 2013-2018.

Kemudian dengan dimulainya masa periode RPJMD 2018-2023, maka tantangan kedepan adalah melakukan penyusunan roadmap dan indikator pembangunan infrastruktur 2019-2023. “Namun tak sampai disitu sebab tantangan kita secara keseluruhan adalah terkait permasaahan ekonomi, kesejahteraan, dan kualitas pembangunan manusia.”

“Persoalan tersebut, salah satunya diakibatkan oleh terbatasnya akses pelayanan infrastruktur dasar, rendahnya konektivitas wilayah serta belum optimalnya pengembangan infrastruktur pendukung. Sehingga untuk menjawab tantangan ini, dari pelaksanaan rapat koordinasi ini diharapkan bisa menghasilkan solusi guna menjawab berbagai permasalahan yang muncul itu,” tuntasnya.