Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat bakal melakukan survei guna mengetahui capaian hasil pembangunan 2013-2018 di seluruh bumi cenderawasih.

Menurut Kepala Badan Perencana Pembangunan Dan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muh. Musa’ad, survei terhadap hasil pembangunan periode lima tahun sebelumnya itu itu, bakal menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2022.

Hal itu disampaikan Musa’ad, Kamis (27/9) petang di Jayapura.

Menurut dia, rencananya penyusunan RPJMD 2018 – 2023, tak hanya dilakukan di Kota Jayapura. Melainkan terjadi pada lima titik. Penyusunan pun akan dilakukan seperti sebuah diskusi, diantara pemerintah bersama pihak terkait.

Tak sampai disitu, pemerintah provinsi juga bakal melakukan evaluasi terhadap sejumlah program kerja yang telah dikerjakan pada 2013 - 2018.

“Semua program akan kita evaluasi. Diantaranya, program Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat (Gerbangmas Hasrat) Papua, Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (Prospek), Kartu Papua Sehat (KPS) dan perumahan.”

“Semua akan kita evaluasi termasuk juga pembagian dana otsus sesuai dengan arahan gubernur,” ucapnya.

Menurutnya, hasil capaian program Gerbangmas Hasrat Papua sebenarnya dinilai sudah mampu memberikan jaminan 100 hari kehidupan, baik di perkampungan maupun distrik. Masyarakat di klaim sudah mendapat pelayanan yang lebih baik melalui program itu.

Sedangkan untuk sektor pendidikan, dinilainya sudah menunjukkan hasil yang positif, seperti di Kabupaten Lanny Jaya, dimana program Gerbangmas Hasrat Papua masuk sampai ke tingkat sekolah PAUD.

“Yang pasti program Gerbangmas Hasrat Papua, pada tahun ini pemerintah provinsi alokasikan anggaran senilai Rp300 miliar bagi 15 kabupaten.”

“Dari 15 daerah itu, pihak pemerintah kabupaten lah yang langsung mengelola anggaran Gerbangmas Hasrat Papua,” akunya.