Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, baik yang diselenggarakan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, dipastikan pelaksanaannya secara offline.

Kepastian ini setelah Presiden Joko Widodo menyetujui usulan Pemerintah Provinsi Papua, usai tatap muka Gubernur dan 29 bupati/walikota, di Istana Bogor, pekan kemarin.

“Presiden menerima usulan kita (pelaksanaan CPNS secara offline di Papua). Tentu apa yang usulan yang diterima ini merupakan sebuah dukungan yang luar biasa dari Presiden kepada orang Papua,” terang Gubernur Papua Lukas Enembe, usai bertemu Presiden, pekan kemarin.

Enembe mengatakan, sebenarnya pelaksanaan CPNS secara offline di Papua sudah pernah disampaikan Presiden kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sewaktu dijabat Asman Abnur.

Sayangnya Menpan RB yang baru kemungkinan besar tidak mendapat informasi tersebut, sehingga tidak mendorong pelaksanaan secara offline di Papua.

“Beliau (Presiden) pernah perintah menteri Menpan RB yang lama (agar pelaksanaan CPNS 2018 di Papua dilakukan secara offline).”

“Hanya begitu Menpan RB dijabat oleh orang baru, tidak konek (tak tahu informasi itu), sehingga Presiden secara langsung sudah diperintahkan menteri baru untuk dorong secara offline,” bebernya.

Sebelumnya, Seluruh kepala daerah di Papua, baik Gubernur dan para bupati/walikota telah bersepakat menolak perekrutan IPDN dan CPNS online 2018 serta mendorong pengangkatan Honorer Kategori dua (K2).

Kesepakatan ini akan disampaikan  Gubernur Papua Lukas Enembe bersama bupati dan walikota ke Jakarta kepada Presiden Jokowi. Dengan harapan, aspirasi itu bisa segera dijawab oleh kepala negara.

“Makanya saya minta setiap kepala daerah dan BKD untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah dan masyarakat Papua bisa segera dijawab oleh Presiden,” ujar Lukas.