Majelis Rakyat Papua (MRP) menyebut usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Saireri, merupakan kepentingan elit politik tertentu, sebab belum mendapat persetujuan rakyat.

Menurut Ketua MRP Papua Timotius Murib, usulan pemekaran untuk saat ini dinilai sangat tidak mendesak. Dengan demikian, dia menyarankan pihak DPD RI agar tak menggubris usulan pemekaran yang disampaikan pihak tertentu itu.

“Kendati ada rombongan bupati yang datang ke DPD RI, saya minta tidak usah terima. Sebab tidak boleh sembarangan usulkan pemekaran di Papua,” terang dia di Jayapura, kemarin.

Ia katakan, usulan pemekaran di Papua sejatinya harus mendapat persetujuan tiga lembaga yakni Gubernur, MRP dan DPR Papua selain masyarakat.

Pihaknya pun mempertanyakan pemekaran yang diusulkan itu, sebab sampai saat ini banyak masyarakat asli Papua yang mati demi kepentingan elit politik tertentu.

“Untuk itu, sekali lagi DPD RI kita minta jangan terima usulan pemekaran. Tahan dulu karena perintah Undang Undang Nomor 21 Tahun tentang Otsus bagi Papua seperti demikian,” tegas dia.

Sementara Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut usulan pemekaran belum disetujui tiga lembaga yang menjadi amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.

“Pemekaran provinsi harus ada persetujuan Gubernur, DPRP, dan MRP (tiga lembaga). Selama tiga lembaga ini tidak setujui, berarti tidak. Itu saja. Sebab UU Otsus persyaratkan seperti itu”.

“Kalau tiga lembaga itu bilang tidak ya tidak,” tegas dia.

Sementara dalam laman media sosial Facebook, kini ramai membahas pertemuan para kepala daerah dan tokoh nasional serta Papua, di Hotel Borobudur Jakarta, yang menyepakati pengusulan pemekaran Provinsi Kepulauan Saireri.

Mereka juga menyepakati pembentukan tim kerja yang akan melakukan sosialisasi dan membuat kajian akademis terhadap usulan daerah otonom baru Kepulaun Saireri, dengan ibukota di Biak.

Menyusul acara pertemuan akbar yang kedua, di Kota Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai lanjutan dari deklarasi 12-12-12, pembentukan Provinsi Teluk Cendrawasih.