Pasca penembakan belasan karyawan PT. Istaka Karya di Nduga beberapa waktu lalu, bupati setempat sampai dengan saat ini dilaporkan masih berada di luar daerah. 

Ketiadaan Bupati Yairus Gwijangge di wilayahnya, dipertanyakan Gubernur Papua Lukas Enembe. Sebab yang bersangkutan seolah menghilang, sementara posisinya digantikan wakil bupati setempat untuk menjawab pertanyaan media dan lainnya. 

“Intinya sampai sekarang keberadaan Gubernur saya tak mengetahui keberadaan Bupati Nduga. Bahkan sejak penembakan karyawan PT. Istaka Karya bupati tak pernah lapor kepada saya. Yang pasti saya tidak tahu posisinya,” jelas dia kepada pers usai, memimpin rapat bersama Forkompinda Papua, di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura, Jumat (28/12).

Dikatakan dia, mestinya bupati berada di tempat tugas sebab sesuai undang undang otonomi daerah, yang bersangkutanmemiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di daerahnya. 

Dalam artian, tidak serta merta semua persoalan pada akhirnya dilimpahkan ke pemerintah provinsi.

“Yang pasti masalah ini sebenarnya menjadi tugas dari bupati (Nduga) untuk menyelesaikan. Bupati harus bertanggung jawab atas kejadian seperti ini. Jangan lepas tangan karena dampaknya rakyat jadi korban,” jelas dia.

Sementara terkait pertemuan dengan Forkompinda Papua, sambungnya, pertemuan itu untuk menanggapi peristiwa penembakan yang terjadi di Nduga. Sekaligus memutuskan sikap pemerintah daerah Papua untuk mengatasi persoalan itu.

“Sehingga dari pertemuan ini diharapkan sekiranya segera ada upaya penanganan,” ucap dia

Gubernur Enembe pada kesempatan itu, menyampaikan ucapan terima kasih sebesar besarnnya kepada jajaran TNI Polri yang sudah melaksanakan tugas di Nduga. Lebih khusus bagi TNI/Polri yang melakukan pengejaran terhadap Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) pimpinan Egianus Kogoya di distrik Mbua, Yigi dan Yall.

“Semoga para pelaku penembakan dikejar sampai dapat sebab aparat TNI/Polri ada untuk melindungi rakyat. Dan saya harap pembangunan infrastruktur oleh Presiden Jokowi di Papua termasuk di Nduga, harus tetap dilanjutkan,” tutupnya.