Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diimbau untuk segera menuntaskan seluruh hutang kepada pihak ketiga maupun swasta yang menjadi mitra kerjanya.

Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa berharap, penyelesaian hutang bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran serta menghindari tudingan miring yang dialamatkan kepada SKPD pemerintah provinsi.

“Saya harap kepala dinas laksanakan tugas sesuai mekanisme. Harus cepat, tepat dan dapat dipertangungjawabkan. Namun yang terpenting ada kegiatan yang sudah selesai, segera dibayarkan (jangan tunda apalagi menumpuk hutang)”.

“Sebab nanti orang lapor kita (ke pihak yang berwajib). Jadi tak boleh dibiarkan berlama-lama hutangnya,” tegas Doren di Jayapura, dalam apel Senin (18/2) pagi, di Halaman Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.

Tambah dia, masalah hutang tak boleh dianggap sepele. Dengan demikian, segala bentuk kegiatan yang menyisahkan hutang, wajib untuk dituntaskan secepatnya oleh SKPD Pemprov Papua.

Hal lain ditekankan Asisten Doren, yakni mengenai disiplin ASN yang wajib meningkat dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Oleh karenanya, dia mengimbau Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar dapat terus menanamkan sikap disiplin yang tinggi kepada staf, agar senantiasa termotivasi dan bersemangat mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Pentingnya para kepala SKPD untuk tak bosan-bosannya berbicara masalah kedisiplinan dalam beraktivitas di lingkungan kerja, karena masalah disiplin ini memang harus secara berkesinambungan disampaikan kepada seluruh ASN. Sehingga pada akhirnya, disiplin itu bisa tertanam dan menjadi kebiasaan seluruh ASN yang ada di provinsi,” pungkas ia.