Pemerintah Provinsi Papua mempertimbangkan
untuk menerapkan program bantuan jatah hidup bagi lansia diatas 70 tahun,
sebagaimana yang ditetapkan Pemerintah Nagroe Aceh Darussalam (NAD).
Dimana setiap lansia mendapat jatah hidup senilai Rp300 ribu
per bulan. Namun program ini hanya menyasar warga yang bukan pensiunan
TNI/Polri atau PNS serta pensiunan BUMN.
“Saya rasa kita juga bisa mengadopsi program usia Lansia
diatas 70 tahun dari pemerintah Aceh. Yang pasti dengan adanya kunjungan Pemda
Aceh ke Papua, kita bisa saling tukar menukar informasi antara. Sebab sama –
sama kedua provinsi ini mendapatkan dana Otsus,” terang Asisten Bidang Umum
Sekda Papua, Elysa Auri, saat menerima kunjungan Pemerintah Provinsi NAD, di
Sasana Karya, Selasa (26/3).
Menurut Elysa, tujuan kedatangan Pemprov NAD ke Papua,
sebenarnya dalam rangka studi banding terkait pelaksanaan program Bangun
Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (Bangga) di bumi cenderawasih.
Dimana dalam program Bangga Papua tahun ini, Pemprov Papua
baru menyasar pilot project di tiga kabupaten, yakni Asmat, Paniai dan Lany
Jaya.
“Program Bangga Papua ini kan bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Papua seperti bidang kesehatan.”
“Kemudian, sesuai dengan kebijakan Gubernur juga kita sudah membiayai
kebutuhan balita mulai 0 – 4 tahun dalam rangka peningkatan taraf hidup mereka.
Program ini yang mau diadopsi oleh Pemerintah Aceh, sehingga dari kunjungan ini
kita harapkan ada pertukaran informasi yang bakal sama-sama mengungtungkan
kedua provinsi ini,” ucapnya.
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Provinsi Aceh, Muhammad
Nasir mengatakan, kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk mempelajari
berbagai komponen perencanaan dan pelaksanaan program Bangga Papua.
“Khususnya dalam hal pendaftaran, pelaksanaan, pelaporan,
monitoring dan evaluasi program, termausk strategi komunikasi dan pengelolaan
sistem informasi manajemen program. Sebab salah satu prioritas utama Pemerintah
Aceh adalah terkait pengentasan malnutrisi ibu dan anak. Sebab persoalan kemiskinan
yang memang tak dapat dipisahkan dengan persoalan kesehatan, terutama terkait
malnustrisi dan stunting yang membutuhkan penanganan menyeluruh,”
pungkasnya.