Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengapresiasi penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat eselon II dan III di lingkungan pemerintah provinsi.

Dimana sampai saat ini, persentase penyerahan telah mencapai 98 persen. “Artinya kesadaran kita didalam mendukung rencana aksi perencanaan korupsi terintegrasi yang telah dilaksanakan sebelumnya dibawah koordinasi dan bimbingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2016 sampai saat ini sudah ada peningkatan yang memuaskan.”

“Memang masih banyak aspek lagi yang harus kita benahi sebagaimana tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara (ASN). Namun peningkatan penyampaian ini menjadi bukti bahwa ASN semakin sadar,” terang ia di Jayapura, kemarin, dalam amanatnya saat memimpin apel Senin (8/4) pagi.

Dia berharap kedepan agar seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, lebih khusus pejabat eselon II dan III serta Kelompok Kerja (Pokja) Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa maupun bendahara pengeluaran masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dapat lebih teratur dalam menyetor LHKPN.

Sekda pun pada kesempatan itu menginstruksikan Asisten Bidang Umum Elysa Auri selaku ketua rencana aksi pemberantasan korupsi untuk segera mengkoordinir seluruh SKPD agar dalam penyampaian LHKPN kedepan, bisa dilaksanakan tepat waktu.

“Yang pasti atas nama Gubernur saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pimpinan SKPD maupun semua komponen lain yang memenuhi permintaan penyampaian LHKPN ini secara tepat waktu.”

“Sekali lagi, terima kasih atas kontribusi saudara sekalian yang juga dalam upaya menekan tindak pidana pemberantasan korupsi diatas tanah ini,” pungkasnya.