Kelompok Kerja ESDM dan Industri Pedesaan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengklaim sekitar 78 persen kampung di bumi cenderawasih telah dialiri listrik.

Kendati demikian, menurut Ketua Pokja Industri Pedesaan, Aries Muftie, masih ada kendala lain yang dihadapi, yakni menyangkut persoalan administrasi.

“Sebab kampung yang sudah dialiri listrik berarti ada administrasi yang harus dibayar. Sementara untuk membayar ini harus ada pendapatan, karena itu pembangunan industrinya harus dipercepat,” terang Aries usai bertemu Asisten Sekda Papua Noak Kapisa dan PT. PLN Wilayah Papua dan Papua Barat, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (12/6).

Menurut dia, ada tiga hal yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung proses administrasi. Yakni meliputi rancangan energi, Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA) serta Rencana Umum Ttata Ruang (RUTR).

“Sebab Presiden menginginkan ada satu industri di setiap kampung. Maka itu, tiga hal ini saling sinkron sehingga bisa dibangun dari sisi makronya,” tegas ia.

Dia tambahkan, ada peluang bagi kampung-kampung di Papua untuk bisa dijadikan industri bagi masyarakat setempat melalui Dana Desa serta Dana Kampung dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun CSR dari berbagai pihak.

Namun demikian, dibutuhkan komitmen pula dari masyarakat kampung untuk bisa mewujudkan hal itu.

Sementara Asisten Sekda Papua Noak Kapisa mengapresiasi kunjungan KEIN ke Papua. Sebab kehadiran lembaga ini memastikan masalah kelistrikan di tanah Papua, agar mampu tersuplai dengan maksimal kepada seluruh masyarakat di kampung-kampung.

“Intinya pihak KEIN ini ingin mendapat masukan dari kita untuk dibawa dan laporkan kepada presiden untuk bagaimana perkembangan pembangunan kelistrikan di Papua kedepan”.

“Kita harap kedepan seluruh kampung di Papua bisa teraliri listrik. Sehingga kehadiran KEIN diharapkan bisa mendorong mewujudkan hal itu,” pungkasnya.