Pengamat politik dari Universitas Indonesia Prof Dr Maswadi Rauf menilai tidak tepat pernyataan Presiden Megawati Soekarnoputri bahwa menteri kabinet gotong royong yang mencalonkan diri sebagai presiden dan capres pada Pemilu 2004 sebagai "bajing loncat". "Pernyataan seperti itu tidak tepat. Itulah konsekuensi dari kabinet pelangi di mana yang terpilih adalah menteri-menteri yang berlatarbelakang politisi, bukan profesional," kata Maswadi Rauf kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/5) usai diskusi tentang kepemimpinan nasional. Sebelumnya, Presiden Megawati menegaskan bahwa para menteri kabinet Gotong Royong yang menjadi capres atau cawapres saat ini harus jelas memposisikan diri, menjadi bajing loncat atau benar-benar berkiprah demi kepentingan bangsa. "Seharusnya, dengan pondasi demokrasi yang mulai mantap dari negara ini, setiap orang harus tahu posisi, apakah hanya menjadi bajing loncat atau benar-benar untuk kepentingan rakyat," katanya. Menurut Maswadi, seharusnya sewaktu pertama membentuk kabinet, Presiden Megawati memilih para pembantunya dari kalangan profesional atau politisi yang bersepakat berkoalisi sekaligus mendukung pemerintahan yang terbentuk. "Seharusnya yang terbentuk adalah koalisi yang mendukung presiden, bukan sebaliknya, di akhir masa kerja kabinet malah mundur dan bersaing dengan atasannya sendiri," tuturnya. Namun, karena berbagai pertimbangan akomodasi politik, Megawati ketika itu malah menyusun kabinet yang terdiri dari politisi atau tokoh-tokoh yang diusulkan oleh partai politik atau kekuatan politik. "Akibatnya sebenarnya mudah ditebak, mereka ini kemudian siap mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden," katanya. Maswadi mengemukakan, menteri-menteri yang berlatar bekalang politisi atau dicalonkan kekuatan politik tertentu itu tidak bisa disalahkan kalau kemudian mencalonkan diri dan bersaing dengan Megawati dalam pemilu. "Yang salah bukan menterinya, tapi sistemnya," ujarnya. Atas dasar inilah, Maswadi Rauf mengingatkan, siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pasca Pemilu 2004 untuk tidak lagi membentuk kabinet semata-mata untuk mengakomodasi kekuatan politik atau tokoh-tokoh politik. Presiden mendatang harus merekrut para profesional non-politisi atau politisi yang memiliki komitmen untuk mendukung kerja kabinet hingga masa kerja berakhir. Ditanya kapan sebaiknya menteri-menteri yang mencalonkan sebagai presiden dan wapres itu mundur, Maswardi menyatakan lebih cepat lebih baik. "Minimal saat KPU mengumumkan pencalonannya, mereka itu sudah mundur," katanya. Maswadi menambahkan, yang menjadi persoalan sebenarnya bagaimana tanggungjawab moral para menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wapres ini saat berkampanye. "Apakah mereka tega untuk mengkritik atau mengangkat isu-isu soal ketidakmampuan pemerintah sekarang ini yang notabene mereka termasuk di dalamnya," ujarnya. Sementara itu Wakil Presiden Hamzah Haz berpendapat pernyataan Presiden Megawati soal menteri bajing loncat tak perlu ditanggapi lebih jauh karena tidak dilarang oleh undang-undang. "Saya kira UU kan membenarkan itu. Jadi dibenarkan para pejabat negara ikut dalam pemilu. Bukan hanya menteri, tapi juga anggota legislatif. Ini bukan hal yang luar biasa, dan saya kemarin sudah melaporkan itu pada presiden. Dan dari apa yang sepakat, tidak ada yang keberatan," kata Hamzah Haz kepada wartawan sebelum diperiksa kesehatannya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (13/5). Hamzah bersama Agum Gumelar kemarin menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat mencalonkan diri sebagai presiden dan wapres. Ditanya apakah mundurnya para menteri ini akan mengganggu kabinet, sama seperti Maswadi Rauf, Hamzah juga menyatakan tidak masalah. "Tidak akan. Karena APBN 2004 sudah berjalan. Rancangan UU yang dulu disusun juga sudah jalan, bahkan RUU 2005 sedang disiapkan. Jadi tidak ada masalah," kata Hamzah. Mengenai tuntutan untuk melakukan resafel kabinet sehubungan mundurnya menteri-menteri termasuk menteri koordinator, Hamzah Haz mengemukakan, hal itu sepenuhnya keputusan presiden karena berkaitan dengan efektivitas kinerja kabinet. "Itu tugas presiden, kalau beliau merasa perlu, tentu dilakukan, tapi saya rasa tidak perlu sejauh itu," kata Hamzah Haz. Di tempat terpisah, anggota Fraksi PDIP Ramson S menilai menteri-menteri "bajing loncat" yang mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden tidak bakal laku karena rakyat tak senang dipimpin orang-orang seperti itu. "Karena itu saya mengusulkan, menteri-menteri `bajing loncat' yang masih bertahan di kabinet diganti saja, termasuk yang ad interim diisi saja, sebab masih banyak anak bangsa yang mempunyai komitmen kepada rakyat. Ramson menegaskan, sangat tidak pantas jika para "bajing loncat" itu masih menjadi pembantu presiden. Mereka hanya mau enaknya saja, tapi giliran susah kabur untuk mencari sumber kehidupan di tempat lain. Karena itu, dia menekankan, menteri-menteri yang sudah menggandeng capres lain, sebaiknya mundur dari kabinet. "Mereka tak ubahnya sebagai menteri bajing loncat," katanya menandaskan. Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Reformasi DPR, Alvin Lie, berpendapat, Presiden Megawati jangan menyalahkan menterinya yang menjadi bajing loncat. Bahkan mestinya dia harus introspeksi kenapa sampai diloncati oleh anak buahnya. "Kita justru perlu hormati menteri-menteri yang punya etika politik, yakni mundur dari kabinet di saat mereka mencalonkan diri menjadi capres dan cawapres. Mega harus berterimakasih kepada pembantunya yang tahu diri itu," katanya.