JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mendorong aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu menjadi penggerak perubahan dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Pesan tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua, Suzana Wanggai, saat membacakan sambutan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri pada pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua se-Tanah Papua, Selasa (11/8).

Suzana mengatakan, pelatihan kepemimpinan bagi ASN merupakan bagian penting dalam menyiapkan birokrasi yang profesional, adaptif dan berintegritas. Pelatihan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kompetensi aparatur, tetapi juga menjadi investasi dalam memperkuat kapasitas birokrasi menghadapi tantangan pembangunan daerah.

“Saat ini kita hidup pada era perubahan yang berlangsung sangat cepat. Transformasi digital, perkembangan teknologi informasi, dinamika sosial, ekonomi serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas mengharuskan setiap aparatur pemerintah terus belajar, beradaptasi dan berinovasi,” kata Suzana.

Menurutnya, perubahan lingkungan pemerintahan turut mengubah ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Kemampuan mengelola administrasi saja tidak lagi cukup.

Pemimpin birokrasi dituntut mampu membangun kolaborasi, memimpin perubahan, memanfaatkan perkembangan teknologi serta menghadirkan solusi yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua terus berkomitmen membangun birokrasi yang responsif, profesional dan berorientasi pada hasil.

Komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan Papua, yakni “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera Harmoni (Papua CERAH)”.

Suzana menilai, pencapaian visi tersebut membutuhkan dukungan ASN yang memiliki integritas, kompetensi, semangat melayani serta keberanian untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi bagian penting dalam mendukung misi Pemerintah Provinsi Papua, khususnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua yang unggul dan inklusif,” ujarnya.

Melalui PKA, Pemprov Papua berharap peserta tidak hanya mendapatkan tambahan pengetahuan, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas manajerial serta meningkatkan akuntabilitas di lingkungan kerja masing-masing. ***