Gubernur Ramses Dorong BPKP Perkuat Pengawasan sejak PerencanaanPenjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menekankan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memperkuat pengawasan sejak tahap awal perencanaan pembangunan daerah.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut fenomena di Papua sangat relevan dengan kondisi wilayah yang luas dan tantangan geografis yang ada. Dimana uang tunai masih menjadi pilihan utama dalam transaksi sehari-hari.
Pemerintah Provinsi Papua mendukung upaya digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian dari transformasi ekonomi daerah. Hal ini disampaikan oleh Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, saat meresmikan acara Kick Off Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2025 di halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (3/3/2025).
Pemerintah Provinsi Papua memastikan akan melakukan review terhadap usulan anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menegaskan bahwa tidak semua usulan anggaran akan disetujui, mengingat adanya kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi Papua resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400.8.1/2271/SET tentang penyesuaian hari dan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadan 2025.
Menyambut bulan suci Ramadan, Pemerintah Provinsi Papua bersiap menggelar pasar murah di delapan kabupaten/kota. Program ini digagas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan sebagai langkah menekan lonjakan harga bahan pokok.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ramses Limbong, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua segera menyusun proposal anggaran untuk Pemilihan Susulan Ulang (PSU) Pilkada Papua. Proposal tersebut nantinya akan direview oleh tim anggaran provinsi sebelum ditetapkan.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ramses Limbong mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menjaga kondusivitas selama bulan Ramadan. Menurutnya, toleransi antarumat beragama di Papua yang sudah berjalan dengan baik, harus terus dipelihara.
Pemerintah Provinsi Papua berharap agar permasalahan korupsi dalam tata kelola minyak di tingkat pusat tidak mengganggu distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Papua.
Pemerintah Provinsi Papua mulai mengetatkan ikat pinggang dalam penggunaan listrik dan air. Langkah ini diambil untuk menekan pemborosan sumber daya sekaligus mengurangi beban anggaran daerah.
Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua, Hartati Sofia Iwanggin memastikan harga bahan pokok (Bapok) di Papua stabil jelang Ramadhan.