Pj Gubernur : Penataan Organisasi Kedepan Diharapkan Mampu Meningkatkan Kesejahteraan di Tanah Papua

TERNATE - Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi, di Kota Ternate, Senin (3/6/2024). 

Forum tersebut dihadiri pejabat terkait se Kabupaten/Kota Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Dalam arahannya Gubernur Ridwan berharap pelaksanaan rapat menghasilkan kesepakatan bersama yang akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi, terkait dengan perubahan kebijakan penataan organisasi ke depan.

"Sekaligus segera menyusun langkah-langkah konkrit yang mampu mendatangkan peningkatan kesejahteraan dan keadilan di Tanah Papua," terang ia.

Masih menurut Gubernur, Kebijakan Otonomi Khusus melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,  merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan di Bumi Cenderawasih.

Dimana dalam melaksanakan otonomi, organisasi pemerintah provinsi harus memiliki kepekaan dan rasionalitas  terhadap kebutuhan dan permasalahan di wilayahnya. Terutama terkait kewenangan khusus dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua (OAP). 

Sehingga langkah yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota kali ini adalah dengan mengevaluasi kelembagaan perangkat daerah yang selama ini telah berjalan. 

"Karena secara normatif, evaluasi kelembagaan dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah  Nomor 106 b Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus  Provinsi Papua. 

"Dimana secara yurudis Pemerintah Provinsi Papua diberikan kewenangan menyusun desain Organisasi Perangkat Daerah, sebagai landasan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki dan  meningkatkan kinerja kelembagaan," tandasnya. 

Sementara Walikota Ternate, M. Tauhid Soleman mengatakan rapat koordinasi ini merupakan momentum strategis untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman guna merumuskan langkah konkret dalam memperkuat organisasi maupun tata kelola wilayah masing-masing. 

"Saya berharap melalui forum ini kita dapat menyusun berbagai strategis kebijakan yang efektif, inovatif dan sesuai kebutuhan zaman," tuturnya.

Diketahui, dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi tersebut, bertindak sebagai narasumber, yakni Penjabat Sekda Papua, Kepala Biro Hukum Setda Papua serta Dirjen Otda Kemendagri. ***

TERNATE - Acting Governor of Papua Muhammad Ridwan Rumasukun officially opened the Technical Coordination Meeting for Organizational Affairs, in Ternate City, Monday (3/6/2024).

The forum was attended by relevant officials in the districts/cities of Papua Province, Highland Papua, Central Papua, West Papua and Southwest Papua.

In his direction, Governor Ridwan hopes that the meeting implementation will produce a joint agreement that will be followed up by the Central Government and the Provincial Government, related to changes in organizational structuring policies in the future.

"At the same time, immediately formulate concrete steps that can bring about increased welfare and justice in the Land of Papua," he explained.

According to the Governor, the Special Autonomy Policy through Law Number 2 of 2021 concerning the Second Amendment to Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province, is the normative basis for changes in implementation in Cenderawasih Earth.

In implementing autonomy, provincial government organizations must have sensitivity and rationality to the needs and problems in their territory. Especially related to special authorities in the context of the protection and empowerment of indigenous Papuans (OAP).

The Provincial and Regency / City Governments must evaluate the regional apparatus institutions running.

"Because normatively, institutional evaluation can be carried out by referring to Government Regulation Number 106 b of 2021 concerning the Authority and Institution of implementing the Special Autonomy Policy of Papua Province.

"Juridically, the Papua Provincial Government is given the authority to compile the design of the Regional Apparatus Organization, as the basis for the Provincial Government and Regency / City Government to improve institutional performance," he said.

Meanwhile, the Mayor of Ternate, M. Tauhid Soleman said this coordination meeting was a strategic momentum to exchange ideas, and share experiences to formulate concrete steps in strengthening the organization and governance of their respective regions.

"I hope that through this forum we can compile various strategic policies that are effective, innovative and according to the needs of the times," he said.

It is known, in the implementation of the Technical Coordination Meeting for the Field of Organization, acting as resource persons, namely the Acting Secretary of Papua, the Head of the Legal Bureau of Papua Regional Secretariat and the Director General of Regional Autonomy of the Ministry of Home Affairs. ***