Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Sekitar 2.000 massa dari kalangan mahasiswa dan warga masyarakat, Selasa siang, berunjuk rasa ke gedung DPRD dan Kantor Gubernur Provinsi Papua di Jayapura untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, massa demonstran juga mendesak pemerintah untuk menindak otak pelaku illegal logging yang mengakibatkan kerugian negara trilunan rupiah serta merusak hutan di provinsi tertimur Nusantara itu.
Demonstran yang dipimpin Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Universitas ......
Minyak Tanah Tetap,dan kenaikan BBM akan Membantu
Masyarakat Kecil Miskin
Hari ini pemerintah telah menaikan harga BBM,kenaikan harga BBM tersebut terjadi pada jenis premium, solar dan minyak tanah industri,sementara jenis minyak tanah untuk rumah tangga tidak mengalami kenaikan atau tetap. Untuk itu kenaikan harga BBM hanyalah dilakukan bagi yang dinikmati oleh kalangan menengah ke atas,untuk itu gubernur provinsi papua Drs.J.P.Solossa,Msi,minta agar masalah kenaikan harga BBM tidak perlu d......
Majelis Rakyat Papua (MRP) menjadi salah satu lembaga representasi kultur orang asli papua,yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya,pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
Maka untuk mempercepat pembentukan lembaga MRP tersebut,Gubernur Provinsi Papua,Drs.J.P.Solossa,Msi, telah membentuk Tim Pemberdayaan Otsus Papua yang mempunyai tugas dalam mempersiapkan pelaksanaan......
Indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua akan mengalami peningkatan secara cepat dan pesat,melampaui angka pertumbuhan yang ditetapkan secara nasional.Pertumbuhan ini didukung dari sektor pertanian yang semakin tangguh (agribisnis)juga didukung sub sector nonpertanian,terutama dari sektor perikanan laut,pertambangan dan energi,pariwisata,industri manufaktur,perdagangan dan jasa.
Hal itu disampaikan ketua BP3D Provinsi Papua,Drs.Marthinus Howai beberapa waktu lalu dalam Analisa Rancan......
Gubernur minta para korban
Supaya diberikan asuransi
Pesawat Cassa 212-200 milik Polri yang beroperasi hukum Polda papua selasa (22/02) kemarin jatuh di sarmi yang mengakibatkan 15 meninggal dan 3 orang luka berat.Pesawat buatan spanyol itu jatuh sekitar pukul 06.50 WIT sekitar 500 meter dari landasan pacu Bandar Udara Mararena,Kabupaten Sarmi saat hendak mendarat.
Mendengar hal itu Gubernur Papua Drs.J.p.Solossa,Msi,langsung menyatakan turut berduka cita,atas musibah tersebut,dan untuk mem......
Pemerintah Kabupaten Jayapura,pada tahun ini masih tetap memprioritaskan pemberdayaan Distrik sebagai salah satu program pemerintah yang paling utama di 11 distrik yang ada di Kabupaten Jayapura,hal itu dilakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat seperti yang tercantum dalam undang-undang otonomi khusus.
Ketua Bappeda kabupaten jayapura Drs. Palem Kembaren,SH, Kepada wartawan Jumat (18/02) diruang kerjanya mengatakan bahwa salah satu kebijakan pemerintah yang paling strategis dan langsung meny......
Penyelesain masalah pemekaran IJB menjadi tugas Gubernur,DPRD Provinsi Papua dan MRP yang didasarkan pada UU Otsus No.21 tahun 2001 pasal 72 yang kemudian di dukung dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan UU No.45 tahun 1999 sebagai dasar pendirian Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah.
Hal itu disampaikan Tim Pemberdayaan Otsus Papua Drs. Anthonius Rahael dalam jumpa pers,kamis (17/02) kemarin di Kantor Bikda Provinsi Papua yang dihadiri Wakil Gubernur Provisi ......
Dewan Provinsi Papua bertekad akan mensukseskan pelaksanaan Pilkada di daerah sesuai dengan PP Pilkada No 6 tahun 2005 yang baru saja disyahkan Presiden SBY,karena dengan suskesnya pelaksanaan Pilkada di daerah ini merupakan kelancaran keamanan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah ini.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Papua,Drs.John Ibo,MM, kepada wartawan selasa,(15/02) lalu sebagai sikap dewan Papua dalam menyongsong pelaksanaan Pilkada sesuai dengan PP Pilkada di daerah ......
Dewan Provinsi Papua tidak pernah menolak terhadap pemekaran Provinsi Papua,tetapi yang diharapkan bukan seperti model pemekaran Irian Jaya barat yang terkesan dipaksakan dari pusat.Namun model pemekaran yang diharapkannya sebagai wakil rakyat didaerah ini adalah
Didasarkan pada pertimbangan dan keinginan orang Papua dengan menghargai pasal 76 UU No.21/2001 tentang Otsus sebagai Provinsi Papua.
Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Provinsi Papua,Drs.John Ibo,MM, menanggapi adanya wacana terhadap pem......
Paskalis Kosay
Lima Provinsi salah satu alternatf
Dalam pemekaran papua.
Wakil ketua III DPRD Papua,Paskalis Kosay,S.pd,menanggapi dingin wacana pemekaran yang disampaikan oleh Gubernur Papua,Drs.J.P.Solossa,Msi,dan sejumlah kelompok di Papua kepada presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya,bahwa pemekaran Provinsi Papua menjadi lima provinsi seperti yang dilontarkan di koran ini,senin (14/02)kemarin masih sebatas wacana yang baru diusulkan,walaupun sebenarnya pemekaran lima provi......
Presiden
Sambut
Postif
Usulan terhadap pemekaran Papua menjadi lima provinsi kembali bergulir,bahkan usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden SBY,dikabarkan Presiden SBY menyambut positif usulan yang dilontarkan Gubernur Papua Drs.J.P.Solossa, dan sejumlah kelompok di Papua.
Namun untuk realisasinya harus melalui persetujuan MRP yang baru akan dibentuk.
Usulan pemekaran Papua tersebut kembali disampaikan Solossa,Selasa (08/02),saat bertemu Presiden di Istana Negara.Menurut Solossa......
Rancangan APBD Provinsi Papua dalam tahun 2005 masih dalam proses pembahasan,namun diharapkan dalam bulan februari rancangan APBD tersebut sudah akan disampaikan ke Dewan untuk dilakukan pembahasan sebelum di tetapkan menjadi APBD tahun 2005.
Hal itu di katakan Plh Sekda Provisni Papua, Drs.Andi Basso Basaleng kepada wartawan senin (07/02) lalu di ruang kerjanya.
Menurutnya RAPBD Provinsi Papua tahun 2005 sudah hampir rampung 100 persen,hanya saja saat ini RAPBD tersebut telah dibawa ke Musrak......

instansi