Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Ma’ruf kembali melakukan kunjungan kerja di Perbatasan Skouw Jayapura, Senin (19/2), guna memantau  persiapan rencana peresmian jalur lintas batas RI-PNG. Mendagri bersama rombongan yang terdiri dari, Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri, Sodjuangon Situmorang, anggota DPR RI, sejumlah petinggi TNI dan Mabes Polri tiba di Skouw, Senin  pukul 11.30 WIT didampingi oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu beserta jajarannya. Dalam pemaparan di ruang pertemuan,  dijelaskan prosedur hukum keluar – masuknya masyarakat dari PNG menuju Papua (RI), serta masyarakat Papua yang hendak masuk ke wilayah PNG sesuai dengan peraturan keimigrasian. Dalam pertemuan itu, dibahas tata cara serta simulasi  masuknya warga asal PNG yang hendak masuk ke wilayah Papua. 

     "Dalam kesempatan itu, Ma’ruf meminta kepada masyarakat segera mempersiapkan perangkat – perangkat hukum guna mengaktifkan kawasan perbatasan Skow – Wutung tersebut. “Persiapan sudah harus siap sebelum pada hari Hnya dilaksanakan yakni pada bulan maret mendatang, Presiden RI akan hadir meresmikan kantor pelayanan satu atap keimigrasian ini sekaligus membuka jalur lintas batas antar negara bersama dengan perdana menteri PNG,” ujarnya.

     "Ma'ruf mengatakan, perbatasan Skow – Wutung yang telah  dipersiapkan, perlu ditangani secara professional. Selain  itu, perlu dilihat potensi kerjasama antar Negara  tetangga. Sehingga, pada 10 hingga 15 tahun mendatang  daerah perbatasan ini merupakan pintu gerbang perekonomian antar kedua wilayah perbatasan. “Perlu dicermati pula, dibuatnya sentral pasar yang  jaraknya tidak jauh dari lokasi perbatasan. Saya tidak  menginginkan di masa mendatang, kondisi serupa seperti  kawasan perbatasan Entikong dialami oleh wilayah  perbatasan Skow – Wutung,” ujarnya. Sementara itu, Barnabas Suebu mengatakan, persoalan utama yang masih belum dapat diselesaikan oleh aparatur  pemerintahan daerah setempat perihal kepemilikan lahan di daerah Papua, yang dimiliki oleh sejumlah warga Negara PNG.

      "Masih banyak warga PNG dengan mudah keluar masuk untuk bertani di wilayah tanah Papua. Bila dilihat dari sejarah, ada kesamaan suku antara warga di perbatasan Skow (Papua) dan Wutung (PNG). Sejak dahulu telah diminta kepada warga PNG yang memiliki lahan di Papua, untuk menyerahkan lahan tersebut ke sanak famili terdekat yang masih menjadi warga negara RI,” ujarnya. Barnabas menjelaskan, khusus masyarakat asli yang menetap di wilayah Skow dan Wutung, diberikan surat perjalanan bila hendak melintas di kedua wilayah ini. Namun, bagi masyarakat pendatang yang hendak masuk harus menggunakan paspor. Selang waktu sejam, Mendagri dan rombongan menyempatkan diri mengunjungi tempat acara penandatangan batu prasasti di tanah tak bertuan antara RI-PNG, guna melihat lebih dekat posisi keamanan serta kelengkapan lainnya untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden. Banyak Kemajuan  Sementara itu, Mendagri M. Ma’ruf menilai, kesiapan pihak Indonesia untuk melakukan pembukaan jalur lintas batas antara RI-PNG sudah hampir rampung 100%.

     "Hal ini dapat dilihat dari kondisi bangunan-bangunan yang sebagian besar sudah hampir selesai. “Saya melihat ada banyak kemajuan semenjak kunjungan saya terakhir di sini (perbatasan) tahun 2006 lalu. Untuk rencana peresmian, kami tinggal menunggu kesiapan waktu dari pihak Pemerintah PNG. Apabila sudah siap, akan langsung dilakukan peresmian oleh kedua Kepala Negara,” kata Ma’ruf.  Dengan dibukanya pintu lintas antara negara ini, Mendagri optimis tingkat perekonomian daerah akan tumbuh. Seiring dengan itu, diharapkan ikut menumbuhkan bidang perdagangan yang memacu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat diwilayah perbatasan. “Pos lintas batas merupakan ruang multi guna. Karena apabila nantinya kita melakukan tukar-menukar komoditas antar kedua negara maka ini jelas dapat memacu pertumbuhan perekonomian, perdagangan serta peningkatan pendapatan yang tentunya seiring dengan itu, kehidupan masyarakat di perbatasan akan lebih sejahtera,” tutur Ma’ruf.