Kepala BPS Pusat, Dr. Rusman Heriawan menyerukan kepada seluruh jajaran BPS didaerah, khususnya Provinsi Papua, untuk meningkatkan kepedulian dan sensivitas terhadap semua statistik yang dihasilkan. Kelemahan Statistik dalam hal akurasi dan konsistensi selama ini, menurut Heriawan, selalu berpulang pada berkurangnya rasa memiliki dan kurangnya rasa kebanggaan atas statistik berkualitas untuk daerah masing-masing. “Kalau ini terus berlangsung tentu akan muncul keraguan atas kompetensi dan akuntabilitas kinerja statistik yang diemban masing-masing daerah. Untuk itu, tolong persoalan ini menjadi perhatian serius bagi semua jajaran BPS di daerah,” kata Kepala BPS Pusat dalam sambutannya, yang dibacakan Direktur Metodologi Statistik Pusat, BPS Pusat, S. Happy Hardjo, SE, M.Ec, disela-sela Rapat Teknis Daerah (Ratekda) Pimpinan BPS Kabupaten/Kota se-Papua. Dikatakan, sejak BPS berhasil melaksanakan PSE05 atau Pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun 2005, meskipun masih terdapat kelemahan dan kekurangan dibeberapa daerah, namun kepercayaan pemerintah, DPR, dan pihak-pihak lainnya terhadap BPS semakin besar yang pada akhirnya membawa konsekuensi semakin besarnya tanggung jawab dan tantangan BPS untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Kepercayaan ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya anggaran BPS dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
  Ditahun 2007, selain melaksanakan Sensus Ekonomi dengan kegiatan yang masih berskala besar, BPS juga akan menyelenggarakan beberapa survey strategis seperti Survei BIaya Hidup atau SBH, Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) dan Survei Sosia Ekonomi Nasional (Susenas) Panel yang sementara berjalan pada bulan Februari dan akan berakhir dibulan Maret, Susenas dan Sakernas Besar pada bulan Juli – Agustus mendatang, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI), dan Pendataan atau up dating PSE05 di 7 Provinsi dalam rangka uji coba Program Keluarga Harapan (PKH), serta berbagai kegiatan lainnya.  Padatnya kegiatan ditahun ini, lanjutnya, akan menyita waktu, tenaga, pikiran dan perhatian seluruh jajaran BPS. Oleh karena itu, dituntut kerja keras semua pihak terkait dalam menunjang serta menghasilkan data statistic yang bertanggung jawab. Hal lainnya, diperlukan terjadinya perubahan dan “hijrah” bagi semua pihak dalam upaya mewujudkannya. Menyambung kata Hijrah dalam forum Ratekda kemarin, Kepala BPS Pusat Rusman Heriawan berharap melalui kegiatan tersebut, dihasilkan perumusan langkah-langkah strategis menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi BPS kedepan. Serta dapat memecahkan persoalan dan masalah yang menjadi hambatan pelaksanaan kegiatan di tahun 2007 ini. “Saya tidak ingin Ratekda ini hanya sebagai acara pertemuan rutin tahunan yang bersifat seremonial, tetapi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan maupun keputusan yang akan menjadi pedoman bersama dalam memecahkan masalah dan persoalan yang timbul pada penyelenggaraan kegiatan di tahun 2007,” Tegas Heriawan.
  Sementara itu, Bupati Kabupaten Biak Numfor, Yusuf M. Maryen dalam sambutannya mengatakan, BPS merupakan lembaga penting yang mempunyai peran sebagai penyelenggara kegiatan statistik dasar, statistik sektoral dengan jangkauan populasi berskala nasional.  Kebijakan pemerintah yang menempatkan lembaga BPS sebagai instasi vertical tidak lain adalah untuk menjaga berbagai konsistensi dan kualitas data yang dihasilkan, guna menjaga independensi data serta memudahkan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.  Pelaksanaan Ratekda ini, lanjut Bupati, sangat penting untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan, karena untuk melaksanakan pembangunan diperlukan data yang akurat dan up to date serta memenuhi kebutuhan pembangunan yang sedang dilakukan. Seperti halnya pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah disingkat RPJM yang sangat memerlukan indikator pokok melalui data yang dihasilkan BPS. Untuk itu, Bupati Maryen mengharapkan melalui kegiatan Ratekda, BPS dapat melakukan rekonsiliasi internal guna dapat menyajikan data dan meningkatkan keakuratan datanya melalui kerjasama yang baik dengan tiga pilar utama, yakni metodologi harus baik, pencacah harus bekerja sungguh-sungguh dan jujur, serta responden atau masyarakat harus memberikan informasi dengan transparan, benar dan jujur. Bupati juga berharap, hasil kesepakatan maupun keputusan yang dirumuskan dapat ditindaklanjuti demi menunjang program pembangunan di tanah Papua. Pelaksanaan Ratekda diikuti oleh sebanyak 115 peserta dari BPS Kabupaten/Kota se-Papua diikuti 17 orang Ketua dan anggota Dharma Wanita BPS Provinsi Papua.
  Ketua Panitia Penyelenggara, Fadjri Amora, SE selaku Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor dalam laporan singkatnya mengatakan, tujuan pelaksanaan Ratekda, selain membahas berbagai permasalahan program kegiatan BPS tahun 2006 serta membahas program kegiatan BPS ditahun 2007, secara khusus pelaksanaan Ratekda adalah untuk menyamakan presepsi, memberi arah, tukar-menukar informasi, memperoleh umpan balik dan mencari solusi terhadap berbagai tantangan dan peluang BPS kedepan. Disamping itu, pelaksanaan Ratekda akan mengevaluasi Sensus Ekonomi di tahun 2006 dan membicarakan semua tahapan kegiatan pelaksanaan Sensus tahun 2006 lanjutan pada tahun 2007, mulai dari perekrutan petugas serta pelaksanaan dilapangan.