"Berbekal pengalaman sebagai Mantan Ketua Kadin Irian Jaya, Mantan Ketua DPRD Irian Jaya, Gubernur Irian Jaya, Staf Ahli Mantan Menristek BJ. Habibie, Duta Besar di berbagai negara serta berbagai jabatan strategis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, Kadin Indonesia meyakini Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH dapat menciptakan Jakarta kedua diwilayah Jayapura, Provinsi Papua. Hal tersebut, dibuktikan dengan telah dan akan masuknya investasi secara besar-besaran di Papua antara lain, pembangunan industri kelapa sawit dengan rencana pembukaan lahan seluas 3 juta hektar, pembangunan pabrik etanol, pembangunan pabrik mie serta 40-an jenis makanan lainnya dari pemanfaatan betatas atau ubi jalar di wilayah pedalaman untuk ekspor, pembangunan pabrik gula di Merauke, serta berbagai sector usaha lainnya yang masih dalam penjajakan. Disisi lain, dengan menyadang status yang sudah go internasional, Gubernur Barnabas Suebu dinilai tidak akan kesulitan untuk menggaet investor luar negeri berinvestasi di tanah ini. Tidak hanya dalam bidang investasi, upaya itu sudah dibuktikan dengan masuknya beberapa lembaga donor internasional di Papua, untuk ikut berpartisipasi bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melaksanakan pembangunan diwilayah perkampungan, termasuk menyediakan sejumlah anggaran.

"Langkah-langkah positif ini, merupakan yang terobosan yang baru pertama kali, dilakukan oleh Gubernur diseluruh Indonesia. Kematangan, kapasitas maupun kapabilitas Gubernur Barnabas dalam memimpin wilayah Papua, tentu sudah tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, obsesinya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah lain, perlu didukung oleh semua pihak terlebih khusus lagi jajaran dan staf dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang harus lebih aktif menjabarkan setiap visi dan misi yang telah diprogramkan oleh Gubernur. Hal demikian, untuk sukses dan terwujudnya mimpi Gubernur untuk menjadikan tanah Papua sebagai wilayah sejuta investasi menyaingi Kota Jakarta, dengan berbagai sumber daya alam yang ada.

“Patut kita acungi jempol berbagai program yang dicanangkan oleh Gubernur Suebu. Tidak saja ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi ingin membangun daerah ini menjadi primadona dengan mengundang berbagai investor luar negeri untuk mau berinvestasi di Papua. Tentunya ini perlu didukung oleh semua pihak, terlebih khusus para jajarannya. Dengan berbekal pengalaman yang dimilikinya, saya pikir kita tidak perlu meragukan setiap agenda pembangunan yang telah dicanangkan olehnya. Toh semua itu untuk kepentingan rakyat dan pembangunan perekonomian daerah. Dan kita tentunya akan mendukung setiap program tersebut,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Membidangi Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia, Tonny Uloli , dalam keterangan Kamis (12/4), bertempat di Kantor Kadin Provinsi Papua, Ruko Jayapura. Didampingi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Kadin Provinsi Papua, Agustinus Aronggear, dan Wakil Ketua Kadin Provinsi Papua Membidangi Perdagangan Luar Negeri & Data Base, George Waromi, pihaknya meyakini bahwa dalam beberapa waktu mendatang, grafik pembangunan di Papua akan mengalami peningkatan yang signifikan.

“Dana yang beredar di Papua tahun ini kan sekitar Rp. 16 Trilyun lebih. Jadi saya pikir, pembangunan di Papua akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan,” katanya. Mantan Ketua Kadin Provinsi Papua ini juga meyakini, dengan didampingi Wakil Gubernur Alex Hasegem yang notabene telah berkarya dibirokrasi selama puluhan tahun, maka agenda pembangunan selama lima tahun mendatang akan berjalan prima. Disamping itu pula, Kadin dalam waktu-waktu mendatang sesuai dengan program kerjanya, akan mengupayakan agar perdagangan ekonomi antara Jayapura-Cina atau Jayapura Jepang, misalnya, tidak lagi harus melalui Jakarta. Hal demikian, untuk mendukung program Gubernur Barnabas Suebu menciptakan investasi secara besar-besaran di Papua. “Tentunya dalam waktu mendatang, antara bulan Mei atau awal bulan Juni 2007 mendatang kita akan mengundang Gubernur dan Kadin untuk membicarakan masalah ini. Hal ini penting sebagai upaya untuk mendukung program beliau (Gubernur) dan memang ini sudah menjadi program kerja, sesuai dengan tugas pokok yang kita bidangi,” kata Tonny. Dalam kesempatan tersebut, Tonny Uloli sempat menyinggung sorotan tajam terhadap Menko Kesra, Abdurizal Bakrie yang memprakarsai dicabutnya subsidi BBM sewaktu menjabat sebagai Menko Ekuin. Lanjutnya, Ichal (sapaan akrab Menko Kesra) pada waktu itu sempat disalahkan rakyat, padahal upaya tersebut untuk mencabut subsidi BBM yang hanya dinikmati kalangan birokrasi, industri-industri, kalangan menengah keatas dan bukan rakyat kecil. Disamping itu, dengan dicabutnya subsidi BBM, Indonesia sudah mulai mencicil utangnya kepada IMF bahkan sudah lunas. Disisi lain, anggaran APBN meningkat drastis hingga 300 persen dan lebih banyak anggaran yang diturunkan Pemerintah Pusat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi, hal ini perlu kita sikapi baik. Karena imbas dicabutnya subsidi BBM sangat berpengaruh pada proses pembangunan yang kini anggarannya meningkat tajam. Sebenarnya prakarsa Ichal, patut dihargai apalagi sewaktu Dia diberi Tugas untuk menangi kekurangan pangan di Yahukimo misalnya, 5 kali di balik ke Yahukimo untuk menanggulangi masalah kelaparan disana. Hal lain, pada waktu itu, ada separatis yang menyerahkan diri karena merasa simpati kepada keseriusan Ichal membangun wilayah pedalaman. Upaya ini tentunya perlu dihargai bukanya dicela,” cetus Tonny Uloli.