18Nov 07
- Uncategorized
- 2550 x dilihat.
Sebab itu, selain kesiapan infrastruktur ICT di daerah, pemerintah juga mengharapkan para pengembang content atau pengembang software, untuk bersiap-siap membentuk konsorsium, yang dapat memanfaatkan jaringan ICT itu guna perluasan akses. Demikian diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mohammad Nuh kepada pers, pada acara ‘International Symposium on Open, Distance and E-Learning 2007’ (ISODEL 2007), 13–15 November 2007, di Hotel Kartika Plaza, Denpasar, Kamis. Menkominfo mengutarakan, pengembangan jaringan ICT di seluruh wilayah Indonesia akan diutamakan pada daerah-daerah yang kini belum memiliki jaringan ICT. "Kita targetkan akhir 2008, atau paling lambat triwulan pertama 2009, daerah-daerah yang belum itu, sudah tersambung jaringan ICT," ujar Menkominfo. Jumlahnya, kata Menkominfo, ada sekitar 38 ribu desa (yang belum memiliki jaringan ICT) dari total 72 ribu desa, yang akan tersambung dalam jaringan ICT itu. "Artinya, ketika nanti masuk jaringan itu, tidak hanya dari sisi telekomunikasi (suara) saja, tetapi juga sudah ada paket internet, untuk mengakses informasi (kata dan gambar) dan lainnya,’’ ujarnya. Namun yang terpenting, kata Menkominfo, akses-akses informasi pada jaringan ICT tersebut, akan ditekankan pada unsur e-education (pendidikan), e-health (kesehatan), dan e-economy (ekonomi) yang dapat mengurangi gap di bidang ICT antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Pada unsur e-education, kata Menkominfo, agar terjadi tukar menukar informasi dari sisi ilmu pengetahuan atau akademis di bidang pendidikan, dan pada unsur e-health, agar ada interkoneksi informasi yang kuat antara puskesmas di daerah terpencil atau daerah pedesaan dengan rumah sakt terdekat. Sedangkan, pada unsur e-economy, lanjutnya, dapat mendorong usaha kecil dan menengah di daerah pedesaan atau daerah terpencil yang bisa mendatangkan nilai jual lebih jauh atau menggerakkan roda perekonomian di daerah tersebut, dan juga menghindari para tengkulak yang selama ini mengendalikan informasi. Untuk itu, lanjut Menkominfo, pemerintah akan melakukan berbagai langkah antara lain, memfasilitasi bertemunya para operator atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ICT dalam suatu konsorsium, tidak melakukan intervensi atas penyediaan infrastruktur ICT, dan memberikan izin terhadap penyediaan infrastruktur ICT baik di inland (permukaan bumi) maupun submarine (bawah laut). "Artinya, baik pemerintah pusat maupun daerah, tidak menggunakan APBN dan APBD dalam hal ini, dan itu semua (kesiapan infrastruktur) disiapkan oleh perusahaan atau operator-operator yang bergerak di bidang ICT," ujar Menkominfo.
Dalam hal ini, Menkominfo mencontoh, konsorsium yang baru dibentuk oleh operator atau perusahaan di bidang ICT pada 10 November lalu di Surabaya, guna pengembangan ICT di 32 kabupaten/kota. "Pimpinan dari kabupaten/kota itu, tidak mengeluarkan APBD, tetapi hanya memfasilitasi dan memberikan izin, agar akses internet dinikmati oleh masyarakat setempat. Begitu juga, apa yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Depkominfo,’’ ujarnya. Sebab itu, lanjut Menkominfo, pemerintah mendorong agar operator atau perusahaan-perusahaan ICT di daerah, menyediakan infrastruktur ICT di daerah, dan yang terpenting bagi para content developer/software developer (pengembang software), untuk bersiap-siap mengisi content dari ketersediaan infrastruktur dan jaringan ICT tersebut. "Artinya, ketika masuk jaringan ICT itu di daerah-daerah beserta infrastruktur yang ada, khususnya daerah terpencil, pengembang software dapat segera masuk jaringan ICT tersebut," ujar Menkominfo. Hal ini, tambah Menkominfo, selaras pula dengan komitmen Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) pada pembukaan ISODEL 2007, yang nantinya dapat memasukkan e-education content (content pendidikan jarak jauh dan terbuka), guna perluasan jaringan pendidikan nasional (jardiknas) di lebih dari 20 ribu sekolah dan lebih dari 200 perguruan tinggi pada 2008. Tidak hanya itu, kata Menkominfo, pemerintah juga sedang melanjutkan upaya penyediaan jaringan akses internet di beberapa tempat keramaian (sebagai tempat yang tidak terlihat perbedaan status sosialnya), bagi daerah-daerah yang telah memiliki jaringan ICT. "Ini telah dilakukan misalnya di Jawa Timur, dengan menggandeng PT Telkom dalam bentuk community development programe-nya, yang menyediakan jaringan internet di alun-alun seluruh kabupaten, agar orang awam pun, bisa mengakses informasi lewat internet,’’ kata Menkominfo. Rencananya, kata Menkominfo, hal tersebut juga akan dilakukan di berbagai tempat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, bahkan Makasar, sehingga akses internet pun, tidak hanya milik masyarakat daerah perkotaan yang dekat dengan sumber daya manusia bidang ICT, tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat daerah pedesaan.
"Kendati demikian, kita juga tetap memberikan tindakan preventif dan protektif, agar masyarakat di tempat keramaian tersebut, tidak membuka situs-situs yang tidak layak untuk dikonsumsi, dan menjaga keamanan dari infrastruktur dan jaringan ICT tersebut," ujar Menkominfo. Kemudian, pada awal Januari 2008, pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) juga akan mengeluarkan sebuah kebijakan harga dasar akses internet, yang mengkombinasikan mekanisme pasar dan fungsi jaringan ICT sebagai pelayanan publik, agar harga akses internet lebih murah dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara itu, Lead Educator the World Bank Mae Chu Chang, menilai kebijakan pengembangan ICT di Indonesia sudah terbilang baik, namun yang lebih penting dilakukan adalah pengembangan terpadu atau terintegrasi dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, dan konektivitas. Dalam hal ini, Mae Chu Chang mencontoh negara-negara lain, seperti Chili dan Yordania, yang telah memiliki kebijakan terpadu dalam pengembangan ICT. "Bahkan, di Chili, promosi dilakukan, dengan memberikan kesempatan gratis dahulu, baru kemudian harus membayar, namun tetap dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat," ujarnya. Tidak hanya itu, lanjut Mae Chu Chang, pemerintah Chili juga memberlakukan harga akses internet kepada peserta didik (pelajar atau mahasiswa), dengan harga yang sangat murah, dan bahkan hampir gratis.
Dalam hal ini, Menkominfo mencontoh, konsorsium yang baru dibentuk oleh operator atau perusahaan di bidang ICT pada 10 November lalu di Surabaya, guna pengembangan ICT di 32 kabupaten/kota. "Pimpinan dari kabupaten/kota itu, tidak mengeluarkan APBD, tetapi hanya memfasilitasi dan memberikan izin, agar akses internet dinikmati oleh masyarakat setempat. Begitu juga, apa yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Depkominfo,’’ ujarnya. Sebab itu, lanjut Menkominfo, pemerintah mendorong agar operator atau perusahaan-perusahaan ICT di daerah, menyediakan infrastruktur ICT di daerah, dan yang terpenting bagi para content developer/software developer (pengembang software), untuk bersiap-siap mengisi content dari ketersediaan infrastruktur dan jaringan ICT tersebut. "Artinya, ketika masuk jaringan ICT itu di daerah-daerah beserta infrastruktur yang ada, khususnya daerah terpencil, pengembang software dapat segera masuk jaringan ICT tersebut," ujar Menkominfo. Hal ini, tambah Menkominfo, selaras pula dengan komitmen Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) pada pembukaan ISODEL 2007, yang nantinya dapat memasukkan e-education content (content pendidikan jarak jauh dan terbuka), guna perluasan jaringan pendidikan nasional (jardiknas) di lebih dari 20 ribu sekolah dan lebih dari 200 perguruan tinggi pada 2008. Tidak hanya itu, kata Menkominfo, pemerintah juga sedang melanjutkan upaya penyediaan jaringan akses internet di beberapa tempat keramaian (sebagai tempat yang tidak terlihat perbedaan status sosialnya), bagi daerah-daerah yang telah memiliki jaringan ICT. "Ini telah dilakukan misalnya di Jawa Timur, dengan menggandeng PT Telkom dalam bentuk community development programe-nya, yang menyediakan jaringan internet di alun-alun seluruh kabupaten, agar orang awam pun, bisa mengakses informasi lewat internet,’’ kata Menkominfo. Rencananya, kata Menkominfo, hal tersebut juga akan dilakukan di berbagai tempat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, bahkan Makasar, sehingga akses internet pun, tidak hanya milik masyarakat daerah perkotaan yang dekat dengan sumber daya manusia bidang ICT, tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat daerah pedesaan.
"Kendati demikian, kita juga tetap memberikan tindakan preventif dan protektif, agar masyarakat di tempat keramaian tersebut, tidak membuka situs-situs yang tidak layak untuk dikonsumsi, dan menjaga keamanan dari infrastruktur dan jaringan ICT tersebut," ujar Menkominfo. Kemudian, pada awal Januari 2008, pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) juga akan mengeluarkan sebuah kebijakan harga dasar akses internet, yang mengkombinasikan mekanisme pasar dan fungsi jaringan ICT sebagai pelayanan publik, agar harga akses internet lebih murah dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara itu, Lead Educator the World Bank Mae Chu Chang, menilai kebijakan pengembangan ICT di Indonesia sudah terbilang baik, namun yang lebih penting dilakukan adalah pengembangan terpadu atau terintegrasi dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, dan konektivitas. Dalam hal ini, Mae Chu Chang mencontoh negara-negara lain, seperti Chili dan Yordania, yang telah memiliki kebijakan terpadu dalam pengembangan ICT. "Bahkan, di Chili, promosi dilakukan, dengan memberikan kesempatan gratis dahulu, baru kemudian harus membayar, namun tetap dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat," ujarnya. Tidak hanya itu, lanjut Mae Chu Chang, pemerintah Chili juga memberlakukan harga akses internet kepada peserta didik (pelajar atau mahasiswa), dengan harga yang sangat murah, dan bahkan hampir gratis.
