"Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi IV Sumatera Barat (Sumbar) yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat, Senin (21/1) melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Jayapura, Provinsi Papua. Tim yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Drs. Apris serta Ketua Komisi IV selaku Ketua Tim, Drs. H. Irdinansyah Tarmizi, diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM, bertempat di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua. Tujuan kunjungan kerja (Kunker) Tim Komisi IV DPRD Sumbar ini adalah meminta masukan kepada Pemerintah Provinsi Papua, terkait upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih pada Tahun 2008 ini. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Drs. Apris, dalam kata sambutannya, kemarin. Ditempat yang sama, Sekda Papua Tedjo Seoprapto, menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua, dilakukan melalui beberapa strategi yang dituangkan kedalam program Respek. Didalam program Respek ada salah satu program Block Grant yang mengalokasikan dana senilai Rp. 100 juta untuk seluruh kampung di Papua. “Ada kurang lebih hampir 3000 kampung kita alokasikan Rp. 100 juta khusus dari Pemerintah Provinsi,” katanya. Bahkan masing-masing Pemerintah Kabupaten kita minta untuk ikut mengalokasikan anggaran senilai Rp. 100 juta per kampung.

'Dilain pihak, ada partisipasi dari Pemerintah Pusat yang langsung ke kampung dan para mitra atau lembaga donor. “Jadi, dana ini nantinya akan dikelola langsung oleh masyarakat. Tujuannya kita mau memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membangun kampungnya sendiri. Dan dana yang akan turun ini murni Rp. 100 juta tidak dipotong-potong oleh birokrasi. Tinggal kita berikan pendampingan kepada mereka agar pembangunan yang digalakkan oleh masyarakat bisa berjalan lebih efektif,” tegasnya. Ketua Komisi IV selaku Ketua Tim, Drs. H. Irdinansyah Tarmizi dalam kesempatan tersebut menegaskan, program yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Papua melalui Respek sangat hampir mirip dengan yang dicanangkan oleh Pemerintah Propinsi Sumbar. Seperti halnya, Pemerintah Sumbar mengalokasikan anggaran senilai Rp. 30 miliar di Tahun 2007 untuk mendukung pembangunan ekonomi rakyat. Tapi dengan anggaran yang sedikit ini, tidak serta merta merata diseluruh kampung. Untuk itu, melalui berbagai masukan yang diterima melalui kunjungan kerja ini, diharapkan bisa lebih mengefektifkan program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Sumbar, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumbar bisa berjalan lebih efektif dibanding Tahun-tahun sebelumnya.