"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengumumkan Kabupaten Yahukimo belum menyerahkan laporan keuangan tahun 2006, sehingga daerah tersebut akan menjadi perhatian lembaga pemeriksa keuangan tersebut di tahun 2009 ini. Hal ini sebagaimana ditegaskan Pjs. BPK RI Perwakilan Papua, Busler Rajaguguk, SE, SH, M.Sc, kepada pers, Kamis, (12/2) kemarin, saat memberikan keterangan kepada wartawan usai acara peresmian Kantor BPK RI Perwakilan Papua. Selain Kabupaten Yahukimo, lanjut dia, tiga Kabupaten yang belum menyerahkan laporan keuangan tahun 2007 kepada BPK, yakni Mappi, Yapen dan Waropen. “Tapi sudah ada dua Kabupaten yang sudah menyerahkannya sayangnya di bulan Desember, sehingga harus disusun kembali anggarannya, tetapi untuk Yahukimo tetap menjadi bidikan dan catatan kami,’’ kata Busler. Sementara ditanya soal tindaklanjut temuan-temuan BPK, kata Busler, BPK hanya memonitor, apakah rekomendasi yang sudah disampaikan itu dilaksanakan atau tidak. Namun jika tidak dilaksanakan, tentu ada lembaga terkait yang melakukan penindakan sesuai dengan tupoksinya.

      "Sementara itu, Wakil Ketua BPK RI Abdullah Zainie kepada wartawan mengatakan hasil audit BPK di Provinsi Papua, menunjukan Provinsi tertimur di Indonesia ini banyak mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Kemajuan tersebut, dapat dilihat dari hasil audit BPK yang mana Provinsi Papua mendapat predikat WDP (Wajar  Dengan Pengecualian) dalam penyampaian laporan keuangannya. Hal itu, lanjutnya, menunjukan adanya keinginan yang kuat pihak Pemerintah Daerah untuk memperbaiki system pelaporan keuangannya. “Memang saya lihat ada keinginan kuat bapak Gubernur Papua untuk berupaya menata kembali pengelolaan keuangan di daerah ini. Untuk itu, kami akan terus mendorongnya agar opini penyampaian laporan keuangan di Papua dapat terus membaik hingga dikemudian hari,’’ Ujarnya kepada pers disela-sela peresmian gedung BPK RI Perwakilan Papua, Kamis, (12/1) kemarin.

      "Sebelumnya, Wakil Ketua BPK RI Abdullah Zainie melakukan peresmian Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Papua yang bertempat di Entrop depan Kantor Walikota Jayapura. Acara peresmian yang ditandai dengan pemukulan tifa ini disaksikan, Wakil Gubernur Papua Alex Hasegem SE, Ketua DPRP Drs. John Ibo MM, Sekda Papua Drs. Tedjo Soeprapto MM, para muspida Papua serta seluruh jajaran maupun staf BPK RI Perwakilan Papua. Dalam sambutannya Wakil Ketua BPK RI meminta kepada jajaran Pemerintahan di Papua untuk tidak mengajak para auditor BPK Perwakilan Papua melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Justru ia meminta jika ditemui auditor-auditor nakal, maka tindakan tersebut sesegera mungkin dilaporkan kepada BPK RI di Jakarta sehingga upaya korupsi dapat secara bersama-sama kita tekan. “Tapi laporannya jangan sampai bersifat fitnah. Tentu pelaporan ini harus disertai bukti dan jika benar adanya akan langsung kita tindaklanjuti untuk dipecat dan diserahkan kepada hukum,” tegasnya.