Sekitar tiga puluhan Mahasiswa/Pelajar Kabupaten Jayawijaya melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Provinsi Papua, meminta agar pemeriksaan KPK dan Bawasda terhadap dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Jayawijaya dilakukan secara transparan terhadap rakyat tentang hasil penyelidikan tersebut. Mahasiswa yang dipimpin Melkias Gombo, mempertanyakan kemana dana otonomi khusus dibuat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, sebab saat ini kondisi ekonomi di jayawijaya sangat memprihatikan dan semakin lumpuh bahkan hal itu tidak saja mempengaruhi kondisi di jayawijaya saja tetapi juga berbagai aktivitas mahasiswa di luar sangat terancam. Seperti asrama putri di polimak pemilik rumah melakukan pemalangan karena belum dibayar biaya kontrakan yang jatuh temponya tanggal 15 Desember 2004, yakni biaya kontrak sebesar Rp.20 juta pertahun yang belum dibayar ini yang membuat kami sangat prihatin ujar Melkias Gombo. Sejalan dengan program 100 hari presiden SBY-JK agar pihak kepolisian dan kejaksaan secara serius melakukan pengusutan terhadap kasus Bupati David Hubi, sebab semenjak di era kepemimpinan Drs. David Hubi, roda pemerintahan dan pembangunan mengalami kemunduran, bahkan semakin semakin mendekati titik kulmulasi pada tahap kedua kepemimpinan Drs. David Hubi.Seperti bidang pembangunan,ekonomi,pendidikan,kesehatan menjadi lumpuh dan tidak berjalan sebaiamana yang diharapkan. Namun sayang disayangkan ketika para mahasiswa jayawijaya berkeinginan untuk bertemu dengan Gubernur Provinsi Papua tidak bisa bertemu karena Gubernur dan wakil Gubernur sedang berada dijakarta, akhirnya para pendemo diterima Assisten III, bidang umum Drs. Djabak Abdul Kadir di halaman kantor gubernur provinsi papua dalam kesempatan itu Assisten III, menjelaskan bahwa Gubernur,Wakil Gubernur dan Sekda Provinsi Papua sedang melaksanakan tugas di jakarta terkait dengan rencana kunjungan Presiden SBY ke Papua dalam rangkaian perayaan natal bersama dengan masyarakat Papua. Untuk itu diharapkan agar mahasiswa mengerti tentang hal itu, dan dia berjanji akan menyampaikan pernyataan sikap para mahasiswa jayawijaya tersebut dan akan menyampaikan rencana untuk mengadakan dialog dengan gubernur papua. :Namun saya tidak janji bahwa bisa mengadakan dialog dengan gubernur, tetapi apa yang saudara-saudara sampaikan kepada bapak gubernur" ujar Djabar Kadir. Dalam Surat pernyataan yang disampaikan mahasiswa tersebut diungkapkan, bahwa pelaksanaan pembangunan sejak 2001 tidak berjalan, hal itu terbukti dari 85 proyek tahun anggaran 2001 senilai Rp.107.242.781.686,- dan tahun 2002 senilai Rp. 178.850.606.613,- dilakukan tidak dengan baik. Pembelian pesawat Anotov12 senilai RP.15 Miliyard belum jelas nasibnya, demikian juga denga pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Program pembangunan bidang pendidikan 50 persen dikorupsi oleh pimpro dimana dan bea siswa tahun anggaran 2002-2002 sama sekali tidak terealisasi dengan baik dan tahun 2003-2004 sama sekali tidak ada, bahkan kondisi guru dan sekolah saat ini sangat memprihatinkan ujarnya. Untuk itulah mahasiswa minta agar keolisian dan kejaksaan segera mengungkapkan masalah masalah korupsi yang sedang merajalela di Pemda jayawijaya yang saat ini sudah sangat parah. Bahkan mereka juga menyesalkan bahwa hasil pemeriksaan Tim Bawasda dan KPK yang belum menyampaikan hasil temuannya secara transparan kepada masyarakat. Juga diminta agar aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh dengan memproses para koruptor yang ada di wamena dan papua secara umum untuk diseret ke meja hijau. Setalah diterima Assisten III para mahasiswa langsung pulang ke tempat masing-masing dengan menumpang Bus pemda Provinsi Papua.