Presiden Susilo Bambang Yhudoyono (SBY) mengajak seluruh Pemimpin di Tanah Papua agar membangun daerahnya dengan hati, tetapi tidak dengan sekedar melaksanakan tugas yang diembankan. Penegasan tersebut disampaikan SBY dalam refleksinya saat berkunjung di Jayapura, Minggu (21/11/2010) malam, dalam acara peresmian Pembukaan Pembekalan Pemerintah pusat dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset serta pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

       Acara yang dibuka oleh Presiden tersebut, antara lain dihadiri Menkokesra, Mendiknas, Menkeu, Mentan, Mensesneg, Mendagri, Menhub, Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua KPK. Lebih lanjut SBY dalam refleksinya menyampaikan bahwa permasalahan dan tantangan untuk bangun tanah Papua benar-benar kompleks.

        Oleh karena itu, ia memiliki keyakinan bagi pemimpin yang ingin sukses membangun tanah Papua, adalah seorang yang harus sungguh-sungguh mencintai Papua dengan segala kehidupan yang ada di bumi ini. Tidak boleh setengah-setangah dan harus mereka (pemimpin) yang mau dan sanggup bekerja keras. Boleh saya katakan yang paling tepat adalah membangun Papua dengan hati. Ini makna sangat mendalam.

       Tidak boleh sekedar melaksanakan tugas, tidak boleh tanpa sasaran dan tanpa kesediaan untuk turun langsung memimpin di wilayah ini, tegas Presiden. Dalam kesempatan itu, Presiden memuji kemajuan pembangunan di Papua yang terjadi beberapa tahun kebelakang. Ia mencontohkan Kota Jayapura yang mengalami perkembangan signifikan dibanding 4 tahun yang lalu.

       Oleh karena itu, ia memberi rasa hormat berkaitan dengan kemajuan yang berhasil dicapai, karena permasalahan di Papua jauh lebih berat dan kompleks dibanding Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa. Maka itu, saya optimis kemajuan akan diraih dan semoga di masa depan tanah Papua yang lebih maju dan sejahtera akan dapat terwujud dengan kerja keras kita semua, harapnya.

       Sementara berkaitan dengan pelaksanaan pembekalan Pemerintah Pusat,  Presiden SBY berharap digelarnya pembekalan ini, dapat memacu pengelolaan anggaran di dua provinsi ini (Papua dan Papua Barat) bisa dilaksanakan secara optimal, transparan dan akuntabel. Sebab banyak kasus dan masalah terjadi karena kekurang pahaman.

       Saya ingin negara ini jangan jadi polisi begitu ada kesalahan langsung diperiksa dan ditahan. Kita harus cegah jangan mudah sekali terjadi kesalahan dan penyimpangan. Ini yang saya inginkan, menyelamatkan dari kesalahan yang tidak perlu, harapnya. Sementara disela-sela acara pembekalan tersebut,Mendagri, Ketua KPK, Ketua BPKP, dan Ketua LKPP bersama Pemerintah Provinsi Papua serta Papua Barat melakukan penandatangan kesepahaman tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa. Selain itu, dilakukan penandatangan Fakta Integritas antara Mendagri bersama Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat serta para Bupati/Walikota di Provinsi Papua dan Papua Barat.