Raker Keuangan Daerah yang berlangsung di Merauke 10 Juni 2013 menghasilkan sejumlah rumusan yang telah dibacakan oleh Sekda Asmat Elisa Kambu, S.Sos pada saat penutupan Raker tersebut. Adapun isi dari rumusan tersebut antara lain yang terkait dengan pengendalian yang dilaksanakan PNPM Mandiri, dana  rospek antara Jamkespa dan Jamkesmas, menyiapkan Juklis yang mengatur pengelolaan Jamkespa dan Jamkesmas bagi RSUD yang sudah maupun belum berbentuk adan Layanan Hukum Daerah. Hal lainnya yakni mengenai Perda APBD yang diminta untuk ditetapkan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, perlu penegasan dan pemahaman bagi pemerintah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota mengenai mekanisme dan penyusunan perencanaan dan penganggaran. Merekomendasikan kepada Gubernur Papua melalui SKPD terkait dan Tim Pemerintah Provinsi Papua untuk lebih itensif memfasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten /Kota dan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua terkait dengan mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan jadwal di masing-masing tahapan penyusunan, pembahasan dan penetapan serta sejumlah rumusan penting lainnya.

       Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH dalam sambutan menyampaikan, untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, ada beberapa indikator pengukuran yang perlu dipedomani dan menjadi perhatian, antara lain pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, senantiasa memperhatikan ketepatan waktu penetapan APBD, porsi APBD untuk kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, tingginya presentase realisasi APBD, ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah serta yang terakhir adalah meningkatnya kualitas opini BPK.

     Semua ini menjadi harapan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Raker Keuangan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua merupakan wahana penyatuan persepsi bagi aparat pengelola keuangan. Baik yang ada di provinsi maupun kabupaten / kota terkait dengan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2014. Terkait kebijakan pembagian dana Otsus 80 : 20 yang lebih berkeadilan bagi orang asli Papua, maka Gubernur mengharapkan kepada para Bupati dan pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk terus memberikan pikiran-pikiran tentang pemanfaatan dana Otsus yang lebih rinci, substansi dan transparan, agar dimuat dalam dokumen Raperdasus untuk dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. 

       Gubernur juga mengharapkan agar pengawasan dana Otsus lebih diperketat dengan adanya sanksi yang tegas jika ditemukan indikasi menyalahgunakan dana tersebut. Mengingat tuntutan publik bahwa Otsus selalu gagal maka hal ini perlu mendapat atensi khusus agar pemanfaatan dana Otsus ini dapat dinikmati dengan baik demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat asli Papua dalam bingkai NKRI.Pembahasan dan sharing informasi terkait tentang penatausahaan pengelolaan keuangan daerah yang telah didiskusikan dalam kelompok pendapatan dan pengganggaran, kelompok penatausahaan dan kelompok pertanggungjawaban pada Raker kali ini menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dalam Raker Keuangan Daerah pada tahun 2014