Potensi kelautan dan perikanan Provinsi Papua sangat menjanjikan pengelolaannya untuk kemajuan masyarakat Papua, sehingga perlu adanya regulasi yang dapat mendukung pengelolaan  berpihak kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera bersama program Gerbangmas Hasrat Papua. Hal demikian sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan  Perikanan Provinsi Papua Drs. Frengky Wally, MM mewakili Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH dalam acara launching  Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 718  (WPP-NRI 718) dan Indikator Ecosystem Approach To Fisheries Management (EAFM) di Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Selasa (18/02) di Jakarta. Dia mengatakan kedepan perlu adanya kerjasama yang baik antara kementerian kelautan dan perikanan dengan pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku agar pengelolaan perikanan di wilayah laut Aru dan Arafura (WPP-NRI 718) dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di tiga provinsi ini.

    Selain itu, Frengky Wally mengungkapkan dalam rencana pengelolaan WPP 718 di laut Selatan Papua harus mengakomodir kepentingan masyarakat asli Papua serta perlu dukungan dari kementerian lembaga terkait dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Papua. "Kita perlu dukungan semua pihak untuk kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Papua sehingga ada lima hal yang menjadi prioritas

perhatian kami kedepan" katanya. Lebih lanjut dikatakan bahwa lima hal tersebut yang pertama adalah percepatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan Merauke dan Pelabuhan Perikanan Biak sebagai sentra pertubuhan ekonomi sehingga diharapkan bisa menjadi pelabuhan chek poit atau melakukan kegiatan ekport hasil tangkapan kapal-kapal yang beroperasi di WPP-NRI 718 DAN 717.

    Hal ini dapat menjadikan Papua sebagai pengembangan pelabuhan perikanan lingkar luar (outer ring fishing port development). Disamping itu, hal yang kedua adalah perlunya percepatan dan pembangunan Pelabuhan Perikanan di Mimika, Asmat dan Mappi serta peningkatan status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi Jayapura menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sehingga akan memberikan

dampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat nelayan dan diharapkan produksi perikanan tangkap dapat dirasakan oleh masyarakat di pegunungan Papua.

    Sementara upaya yang ketiga adalah perlu adanya Kapal Pengawas Perikanan yang dapat mengawasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di WPP-NRI-718. "Ini karena sering terjadinya illegal fishing dan pencurian ikan yang mengakibatkan kerugian negara," katanya. Sedangkan yang keempat yaitu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang perikanan dan kelautan sehingga mampu mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan yang ada di Papua. "Dan yang ke lima adalah percepatan pengembangan dan pengelolaan kawasan Minapolitan di kabupaten Biak Numfor, Kota Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Waropen sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut".

    Oleh karena itu,  sangat diharapkan dalam pengelolaan perikanan di WPP-NRI 718 ini harus menjawab keberpihakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dalam rangka menjamin kualitas, keaneka ragaman dan ketersediaan sumberdaya ikan dalam jumlah yang cukup, untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan," tutupnya.Sementara itu, acara yang diharapkan mampu menjawab peningkatan ekonomi di sector kelautan dan perikanan ini dihadiri oleh Kementerian Lembaga Terkait (KemenHubm KemenLu, Kementerian Lingkungan Hidup, KemenPAN & RB, Kemen PU, BAPPENAS, KPK, BPK, Kapolri, Kasal TNI, BPPT, BIG,) Gubernur Papua Barat, Gubernur Maluku, 8 Bupati terkait, Sasosiasi Pelaku Usaha, Akademisi Perguruan Tinggi, Organisasi Regional dan Internasional, LSM, Negara Sahabat, dan Media Masa.