Sadar akan kekayaan alam laut Papua yang memiliki potensi sangat melimpah, Pemerintah Swiss menawarkan kerjasama di bidang perikanan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Hal tersebut terungkap saat kunjungan Wakil Dubes Swiss Mr. Daniel

Derzic, Senin (5/5) ke Jayapura Papua, yang diterima Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Herry Dosinain diruang kerjanya. Meski demikian, Sekda mengaku tawaran tersebut masih sebatas pada pembicaraan awal kedua belah pihak sementara untuk tindak lanjutnya masih harus berkoordinasi dengan pihak kementrian di Jakarta. “Ya, nanti akan kita lihat realisasi teknisnya dan kita akan berkoordinasi. Tapi lagi-lagi mereka mengatakan semua ini harus melalui kementrian disana, ya pasti nanti kita akan lihat dulu dengan instansi teknis kedepan dan tentunya juga dengan pemerintah daerah setempat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota,” kata Herry kepada pers usai pertemuan. 

    Masih menurut Sekda, memang selama ini belum ada kerjasama antara Provinsi Papua dan Pemerintah Swiss. Kendati demikian pihaknya tak menutup kemungkinan adanya kerjasama antara Pemerintah Swiss dan Papua khususnya dalam mewujudkan program pemerintah provinsi menjadi bangkit, mandiri dan sejahtera.

“Ya, mudah-mudahan mereka melihat ini dengan hati karena ada hal-hal yang perlu kita lakukan kerjasama dan tentunya kita (pemerintah) sekarang ini membuka secara transparan untuk siapapun juga ketika mempunyai kemauan untuk membangun tanah Papua dan masyarakat di sini akan tetap menerima terlebih lagi dalam koridor NKRI termasuk para lembaga donor,” akunya. Sementara itu, kunjungan Wakil Dubes Swiss ke Jayapura Papua turut diterima Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Suzana Wanggai dan Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Provinsi Papua. Kedatangan Dubes Swiss ke Papua juga dalam rangka memantau secara

langsung perkembangan isu politik di Papua. 

    Dimana dalam perbincangan yang terjadi, Wakil Dubes banyak bertanya mengenai isu perkembangan UU Otonomi Khusus (Otsus) Plus yang diusulkan Pemerintah Provinsi Papua. Wakil Dubes juga bertanya mengenai masalah kemiskinan di Provinsi Papua, serta tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua yang angka rata-ratanya mencapai US$3500 melebihi angka rata-rata nasional sekitar US$2500, padahal sebagaimana diketahui sebagian besar penduduk Papua miskin. Hal demikian langsung ditanggapi Sekda dengan menjelaskan bahwa pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan selama ini tidak pernah memperhatikan karakteristik Papua, dimana Papua memiliki kakhasan yang berbeda dibanding daerah lain, sehingga kebijakan pusat dinilai tidak efektif untuk diterapkan di Papua.