JAYAPURA – Gubernur Provinsi Papua melalui Biro Humas dan Protokol Setda Papua menggelar dialog Para-Para Publik “Masyarakat Bertanya Gubernur Menjawab”, Rabu (4/11) di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Sekertaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen, ketika membuka kegiatan memberikan apresiasi kepada Biro Humas dan Protokol yang telah menggelar kegiatan tersebut.

“Kita perlu memberikan apresasi kepada Biro Humas, harapan kedepan, kegiatan seperti ini harusnya lebih membumi, dan semua komponen masyarakat dilibatkan, sebab semua informasi pembangunan yang dikerjakan perlu di sampaikan kepada masyarakat,’’ ujar Sekda.

Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini sudah memasuki usia dua tahun lebih. Oleh karena itu, temu para-para publik dipandang penting, mengingat informasi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan oleh Pemerintah Provinsi Papua, perlu dipublikasikan dan diketahui masyarakat.

“Dalam kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, telah dibuat satu kebijakan dengan mengelontorkan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 80 Persen ke Kabupaten/Kota. Kebijakan ini diambil karena yang punya rakyat adalah Pemda Kabupaten/Kota, sementara Pemerintah Provinsi hanya perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Hal-hal seperti ini kan yang perlu diketahui oleh masyarakat,” ucapnya

Lanjut dia, kebijakan 80 persen dana Otsus ke kabupaten juga terkonsentrasi di beberapa aspek, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan dan bidang infrastruktur. Oleh karena itu, dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, maka pemerintah melalui SKPD harus memberikan informasi tentang program yang dikerjakan bagi masyarakat.

“Sebaliknya, pemerintah pun memerlukan saran dan kritikan dari masyarakat, sebagai refleksi dalam mengambil kebijakan kedepan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Sesilia Ngotra mengatakan tujuan dari kegiatan tersebut menjalin komunikasi dua arah antara Pemerintah Provinsi Papua dengan berbagai pemangku kepentingan dan masyarkat, tentang kebijakan dan program pembangunan yang sementara dilaksanakan.

“Oleh karena itu, melalui kegiatan dialog ini diharapkan adanya pemahaman secara menyeruluh dari masyarakat, terkait dengan program kerja serta kinerja dari instansi terkait”.

“Selain itu, adanya keterbukaan informasi publik dari instansi teknis terkait kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat umum,” tuntasnya.