JAYAPURA – Tujuh Anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Jayapura Papua, Senin (23/11).

Pertemuan berlangsung selama dua jam di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, dengan agenda membahas masalah PT Freeport Indonesia dan pemaparan agenda PON XX tahun 2020 dimana Papua menjadi tuan rumah.

Ketujuh Anggota DPD RI diantaranya Parlindungan Purba, H Aceng Farouk Munawar Fikri, Mesakh Mirin, Ibrahim Agustinus Medah, H Bahar Ngitung, Ferry FX Tinggogoy.

Gubernur Papua dihadapan tujuh anggota Komite II DPD RI memaparkan beberapa agenda Pemerintah Provinsi Papua yang sudah disepakati bersama yakni melaksanakan visi misi Gubernur Papua yakni Bangkit, Mandiri dan Sejahtera, yang sudah dijadikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang tentunya akan menjadi fokus.  

Selain itu juga ada agenda penting lainnya yang direncanakan akan masuk agenda nasional  yakni mendorong UU Otsus Plus dapat masuk dalam Prolegnas 2016.

“UU Otsus Plus ini kita dorong untuk bisa masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) lewat DPD RI,”kata Gubernur Lukas Enembe saat menerima langsung  Komite II DPD RI dipimpin Ketuanya Parlindungan Purba.

Selain dari ketiga agenda ini. Pemerintah provinsi juga fokus berbicara tentang PT Freeport. “Jadi walaupun kami tidak diikutsertakan. Tapi saya mau katakan, kita pemilik tanah ini. yang ada manusianya bukan tanah kosong. Orang di Jakarta banyak bicara soal Freeport. Padahal  kita ini wakil Pemerintah Pusat. Kami juga inginkan pemerintah daerah ikut terlibat dalam bicara soal Kontrak Karya tahun 2021,”kata Gubernur Papua.

Dalam pertemuan itu Gubernur didampingi Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, Kepala Dinas Perhubungan Yusuf Yambe Yabdi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Papua Benyamin Arisoy.  

Selain itu juga, pemerintah provinsi ingin berjuang bagaimana smelter bisa dibangun di Papua. Walaupun saat ini Freeport sedang membangun smelter di Gresik. Tapi Papua juga mau minta kuota. “Freeport sudah mengeksploitasi sekian puluh ribu ton dari bumi Papua. Tapi kami minta berikan kepada kami beberapa ribu ton saja untuk diolah di Papua,”harapnya.

Sebab  apabila smelter dibuka di Papua akan menjadi potensi besar untuk menyerap  tenaga kerja yang lebih besar lagi, karena akan banyak perusahaan – perusahaan pendukung yang didirikan di sekitar areal pembangunan smelter.

Dalam paparannya gubernur juga membeberkan tentang potensi kekayaan laut di perairan Papua.  Baik itu di wilayah utara, selatan dan barat Papua.

Kekayaan alam lainnya yakni hutan Papua yang luar biasa, dimana dapat   
memberikan hidup kepada masyarakat dunia.

“Seluruh kekayaan kita ini semua masuk dalam UU Otsus Plus. Kita sudah atur itu. Jadi saat ini kami sedang melakukan berbagai kegiatan penting. Papua sedang fokus membangun, jadi kami mohon apapun itu agar jangan masukkan menjadi isu politik,”pintanya.