Pos Lintas Batas Segera Diresmikan Presiden Jokowi

Presiden Jokowi diagendakan segera meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw – Wutung pada Februari mendatang. Hal demikian disampaikan Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai di Jayapura, pekan kemarin. “Bila tak ada halangan Februari mendatang PLBN sudah bisa diresmikan oleh Presiden Jokowi. Kita berharap saja nanti Presiden yang datang meresmikan,” ucapnya. PLBN Skouw-Wutung ini, dibangun sejak akhir bulan Maret 2016. Sementara pelatak

Presiden Jokowi diagendakan segera meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw – Wutung pada Februari mendatang. Hal demikian disampaikan Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai di Jayapura, pekan kemarin.

“Bila tak ada halangan Februari mendatang PLBN sudah bisa diresmikan oleh Presiden Jokowi. Kita berharap saja nanti Presiden yang datang meresmikan,” ucapnya.

PLBN Skouw-Wutung ini, dibangun sejak akhir bulan Maret 2016. Sementara pelatakan batu pertama dilakukan oleh Menko Polhukam RI yang pada saat ini dijabat Luhut Binsar Pandjaitan.

PLBN Skouw, merupakan salah prioritas pemerintah pusat bersama dengan enam PLBN terpadu di kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di seluruh Indonesia.

PLBN ini juga dibangun di atas areal lahan seluas 10 hektare. Dari lahan yang disediakan itu sekitar 7.619 meter persegi diantaranya merupakan perkantoran, diantaranya Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, Kepolisian dan Instansi keamanan lainnya,  dengan kisaran biaya pembangunan Rp166 miliar.

“Kami yakin kalau PLBN ini sudah mulai beroperasi, kami yakin kasus penyelundupan Narkoba akan bisa ditekan,” terang dia.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas enembe berharap keberadaan pos lintas batas negara PLBN dapat mencegah dan meminimalisir kasus yang terjadi di wilayah perbatasan, seperti perdagangan illegal dari PNG.

Tak hanya itu, PLBN diharapkan juga bisa mengurangi kasus penyelundupan Narkoba, BBM, perdagangan teripang, sirip ikan hiu, dan aktivitas illegal lainnya yang merugikan masyarakat dan tanah Papua.