Dinas Perpustakaan Dorong Penerbitan Buku Panduan PON 2020

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua mendorong penerbitan buku panduan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua mendorong penerbitan buku panduan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua Hans Hamadi di Jayapura, Kamis (6/7) kemarin.

 “Sayangnya pada tahun anggaran 2017 kita tak mendapat dukungan dana  Otsus sehingga belum dimasukan dalam pembahasan APBD induk tahun lalu”.

“Karena itu, kita mendorong di APBD Perubahan 20117 supaya buku panduan ini nantinya bisa kita dibagi ke cabang olahraga,” terang dia.

Selain buku panduan, pihaknya juga mendorong penerbitan buku panduan cabang olahraga (Cabor) PON XX, untuk disalurkan  ke sekolah-sekolah, lebih khusus bagi lembaga pendidikan SLTP maupun SLTA.

“Dengan demikian, diharapkan para guru-guru di sekolah bisa membantu pihak KONI dengan menyiapkan para siswa-siswi berkompeten sesesuai dengan Cabor yang dibutuhkan”.

“Untuk kemudian diharapkan sebelum pelaksanaan PON, ada  bibit-bibit berbakat yang dapat ditarik untuk mendulang medali dalam perhelatan olahraga empat tahunan tersebut,” harapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Yusuf Yambe Yabdi berharap seluruh panitia PON XX 2020 agar berkontribusi penuh mewujudkan pelaksanaan even empat tahunan tersebut di Bumi Cenderawasih.

“Contohnya ada kurang lebih 12 komponen strategis yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap suksesi penyelenggaraan PON, selain SDM, transportasi, akomodasi, konsumsi, keamanan”.

“Hal lainnya untuk kepanitiaan yang dikoordinatori Biro Perekonomian Daerah Setda Papua, contohnya mereka bisa melakukan konsolidasi dengan BUMN dan BUMD untuk memaksimalkan Community Social Responcibility (CSR)”.

“Dimana dari dana CSR itu, bisa dimanfaatkan membiayai  komponen-komponen tertentu. Misalnya pengadaan kostum PON senilai Rp 400 Miliar. Dengan demikian beban pemerintah provinsi bisa menjadi berkurang,” kata Yusuf di Jayapura, kemarin.

Sementara dalam pelaksanaan PON, pihaknya mendorong penggunaan komponen pemasaran (marketing), guna mendatangkan pemasukan menyongsong even nasional tersebut.