Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menetapkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 sebanyak 3.125.047.

Usai ditetapkan sepekan yang lalu, KPU Papua kembali dijadwalkan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Papua pada 22 April mendatang, sehingga bagi masyarakat yang belum terdaftar diimbau segera melapor ke kantor kelurahan setempat untuk didata.

“Silahkan bagi masyarakat yang belum terdaftar untuk mengecek ke tiap-tiap kantor kampung atau kelurahan setempat. Atau bisa juga masuk mengecek ke website KPU untuk melihat data yang bersangkutan sudah masuk dalam database DPS atau belum,” terang Komisioner KPU Papua Tarwinto, Senin (26/3).

Dijelaskan, data DPS yang ditetapkan KPU Papua sebelumnya bersumber dari hasil sinkronisasi antara Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kemendagri yang diserahkan ke KPU RI. Selanjutnya, data itu diturunkan ke KPU Provinsi yang kemudian disinkronisasi dengan data pemilu terakhir.

“Untuk 22 kabupaten dan kota yang ada di Papua jelas menggunakan data Pilkada 2015 dan 2017. Sementara tujuh kabupaten yang akan Pilkada tahun ini, menggunakan data Pilpres terakhir,” terang dia.

Sementara menyoal antisipasi data ganda, Tarwinto memastikan sudah dibersihkan sejak awal ketika KPU RI menerima DP4.

“Kan prosedurnya Pemda masukan data ke Kemendagri, lalu sudah langsung dibersihkan. Jadi, dipastikan semuanya sudah minim lah DPS ini dari data ganda. Contoh, kalau saya terdaftar di Jayapura dan di keerom juga. Nah, data ganda seperti ini yang sudah dibersihkan,” pungkas dia.

Menanggapi pertanyaan pers, seputar jumlah perekaman e-KTP oleh Dinas Sosial Papua yang baru mendata sekitar satu juta dari tiga juta penduduk yang menjadi target, Tarwinto menyebut hal itu tak berdampak pada rencana pendatapan DPT April mendatang.

“Sebab data kependudukan yang direkam oleh dinas sosial merupakan data pemilih non e-KTP sehingga kini menjadi tugas pemerintah untuk menerbitkan surat keterangan sebagai pengganti kartu tanda penduduk elektronik tersebut”.

“Contoh anak sekolah yang baru masuk umur 17 tahun, yang bersangkutan kan sudah punya hak memilih tetapi biasanya mereka belum melakukan perekaman karena belum butuh. Biasanya mereka kalau mau cari pekerjaan lalu urus e-KTP. Intinya, kalau dia belum rasa butuh, mereka tidak akan lakukan perekaman e-KTP namun sudah masuk database. Jadi, tidak ada signifikasi antara data DPS kita dengan yang sementara perekaman di dinas sosial,” pungkasnya.