Pemerintah Provinsi Papua berjanji segera menuntaskan pembayaran insentif pegawai honor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, yang macet selama enam bulan.

Menurut Penjabat Gubernur Provinsi Papua Soedarmo, pembayaran insentif yang menunggak tak bisa dibiarkan begitu saja. Mesti segera dicarikan solusi supaya kinerja pegawai bersangkutan tetap maksimal, baik mendukung proses adminitrasi maupun pelayanan kepada pasien.

“Kalau ada tunggakan ini kan sebenarnya ada sesuatu. Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Ini juga berarti pelayanan standar operasional prosedur (SOP ) di rumah sakit tidak berjalan. Kemudian tugas pokok di masing masing bidang tidak jalan.”

“Bagi saya ini harus dibenahi. Makanya pada pekan depan saya akan cek kembali temuan-temuan yang dilaporkan terkait tunggakan pembayaran insentif tersebut,” terang Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo melakukan pertemuan dengan jajaran manajemen serta pegawai RSUD Jayapura, Selasa (26/6) pagi, di aula rumah sakit plat merah tersebut.

Selain masalah pembayaran insentif yang macet, Soedarmo ingin menyelesaikan sejumlah masalah yang terjadi di rumah sakit itu. Diantaranya, terkait ketersediaan obat obatan yang tak bisa ditunda-tunda.

Dimana nantinya, dalam setiap pengadaan obat wajib dilakukan selama setahun. “Bahkan rumah sakit lain malah persediaanya selama lima tahun. Ternyata RSUD Jayapura tidak demikian. Pengadaan masih dilakukan secara parsial (per bagian) sehingga akhirnya sering terjadi kekurangan stok obat”.

“Sehingga hal seperti ini yang mesti dibenahi dan tidak boleh terjadi lagi, sebab sangatlah miris jika seorang pasien yang membutuhkan obat sesegera mungkin tetapi harus menunggu karena tidak obat yag tersedia,” tuturnya

Dilain pihak, masalah air akan menjadi perhatian dari pihaknya untuk segera dibenahi. “Sebab selama ini terjadi kebocoran pipa saluran air yang mennyebabkan pasokan air ke rumah sakit terhambat.”

"Makanya kita prioritas pengadaan air sumur kedepan sekaligus memperbaiki saluran tua guna meminimalisir kerusakan,” terang dia.

Sementara masalah yang turut menjadi prioritas untuk dibenahi oleh jenderal TNI purnawirawan bintang dua ini, yakni masalah pengamanan. Sebab dia mengendus ada ada ketidakberesan dalam pengamanan di rumah sakit itu.

"Saya sudah minta pengamanan satpol pp yang sekarang bertugas untuk ditarik. Saya juga minta dengan pejabat yang baru (plt direktur) untuk membenahi pengamanan. Sebab rumah sakit bukan tempat ngumpulnya orang-orang (yang melakukan pengamanan) tidak jelas. Tetapi rumah sakit ini semuanya harus tertib,” pungkas dia.